Ada Usaha Untuk Meruntuhkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dan Netralitas ASEAN

Analisis

Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)

Kita harus bedakan Cina Republik Kita dan Rakyat Cina. Pertumbuhan kekuatan ekonomi dan keuangan dari para taipan seberang laut (Overseas China) yang berkiblat pada Kapitalisme berbasis Korporasi, pada perkembangannya telah menjadi negara dalam negara. Dan berpotensi merusak kerjasama strategis RI-RRC maupun berbagai format baru kerjasama internasional RI-RRC-Rusia-India untuk menciptakan konfigurasi dan keseimbangan kekuatan baru di Asia Tenggara.

Yang krusial sejak dulu sampai sekarang,adalah ulah para taipan seberang laut alias overseas China atau Huaqiu. Sedangkan dengan RRC, sebagai negara bangsa,apalagi sejak 1949 Mao Ze Dong ambil alih dri Chang Kai Shek, yang kemudian tergusur ke Taiwan, negeri kita dengan RRC bukan saja akrab, bahkan telah menjalin aliansi strategis dan satu haluan dalam melawan Kapitalisme dan Imperialisme Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat.    Titik bedanya hanya, RRC meyakini bahwa untuk memerangi kapitalisme, imperialisme maupun feodalisme berskala global, hanya bisa efektif melalui Partai Komunis Cina. Sedangkan Indonesia, meyakini bahwa revolusi kita punya cara tersendiri yang khas. Yang mana  komunisme dan Partai Komunis sama sekali tidak boleh memonopoli isme  dan  arah kebijakan strategis pemerintah Indonesia. Dan seperti halnya terbukti melalui sejarah, RRC setuju-setuju saja, karena mereka percaya pada integritas Presiden pertama RI Sukarno. Selain atas dasar pertimbangan bahwa RRC cukup realistis untuk tidak mendikte atau memaksakan kehendaknya pada Sukarno yang bias-bisa nantinya malah bumerang bagi mereka.    Namun berbeda halnya dengan  para taipan sebrang laut alias overseas China inii, sejak era Sukarno ke era Suharto dan ke era reformasi hingga sekarang, memang penuh komplikasi. Dan pada perkembangannnya bisa mengancam perekonomian dan bahkan keamanan nasional kita ke depan. Salah satu yang paling krusial, bisa menyabotase hubungan bilateral RI-RRC yang di era pemerintahan Jokowi-JK ini sepertinya mengarah ke hubungan yang lebih erat dan strategis.   Buku karya Sterling Seagrave, wartawan Inggris, yang nulis buku membongkar sepak terjang para taipan di Asia Pasifik.bertajuk, Lord of the Ring. Sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Infonesia : Sepak Terjang Para Taipan, kiranya amat membantu mengungkap betapa mengguritanya pengaruh para Taipan seberang laut ini.Di buku itu, terungkap geneologi atau asal-usul beberapa taipan mulai dari Robert Kwok sampai Liem Soe Liong. Maupun beberapa taipan yang sudah menacapkan kuku-kuku pengaruh kekuasaannya di beberapa negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia.   Meskipun sejak era Deng Xio Ping pada 1979, para Taipan seberang laut ini mulai diundang masuk ke Cina untuk berinvestasi melalui skema Special Economic Zone di 14 kota di Provinsi Cina Selatan, namun tidak otomatis RRC dan para Taipan ini sudah menyatu dan bersenyawa dengan skema Kapitalisme Negara RRC. Karena bagaimanapun juga, para Taipan yang menganut Kapitalisme berbasis Korporasi ini, dalam pragmatism ekonominya masih tetap menjalin aliansi strategis dengan para kapitalis global yang dari Amerika Serikat dan Eropa Barat yang kebetuian juga kapitalismenya berbasis korporasi.    Segi lain yang tak kalah penting, meskipun para Taipan seberang laut ini tumpuan kekuatannya semata sebagai orang-orang yang bermodal kuat dan berskala global, namun pada perkembangannya para Taipan tersebut telah menjelma menjadi Konsorsium Politik.  Bukan sekadar klan ekonomi, keuangan maupun bisnis. Sehingga praktis para taipan tersebut telah menjadi  negara dalam negara, dengan bertumpu pada skema Kapitalisme berbasis Korporasi.    Kapitalisme Berbasis Korporasi inilah yang justru lebih mengeratkan hubungan para taipan lintas negara tersebut dengan para kapitals global di Amerika maupun Eropa Barat, ketimbang RRC. Karena RRC sama sekali menentang skema Kapitalisme berbasis Korporasi, dan lebih bertumpu pada Kapitalisme negara. Dimana Negara adalah subyek Ekonomi-Politik, Sosial-Budaya, dan Pertahanan–Keamanan. Sehingga RRC dalam visi dan misinya, sama sekali tidak dimungkinkan untuk jadi  obyekatau boneka para pelaku ekonomi asing, termasuk para Taipan Seberang laut sekalipun.    Dengan keadaan macam itu, maka dalam politik luar negerinya Indonesia akan selalu terkendala untuk menjalankan Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif, apalagi untuk menghidupkan kembali peran kepeloporannya seperti ketika menyeponsori terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 maupun Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Beograd pada 1961. Khusus dalam KAA Bandung 1955 yang telah berhasil menghasilkan the Bandung Spirit atau DASA SILA BANDUNG, sejarah membuktikan bahwa Indonesia dan RRC telah bahu-membahu bekerjasama sehingga berhasil tercipta solidaritas bangsa-bangsa di kawasan Asia-Pasifik yang dipersatukan oleh ikatan bersama untuk melawan dan memerangi Imperialisme dan Kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.   Dengan diilhami oleh dua peristiwa bersejarah tersebut, barang tentu para penentu kebijakan strategis luar negeri RI maupun para Pemangku Kepentingan Kebijakan Luar Negeri RI pada umumnya, berharap untuk membangun kembali aliansi strategis RI-RRC atas dasar the Bandung Spirit dan Gerakan Non Blok. Yang pada intinya, menjalin kembali aliansi strategis dengan RRC dan Rusia, untuk membangun konfigurasi dan keseimbangan kekuatan baru, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dan ASEAN pada umumnya.   Namun dalam upaya terjalinya kembali aliansi strategis RI-RRC dengan diilhami oleh DASA SILA BANDUNG 1955 maupun Gerakan Non Blok, pada prakteknya akan terkenda oleh kepentingan Para Taipan yang memosisikan dirinya sebagai pemain perantara antara dua kutub kekuatan global tersebut.  Para Taipan seberang laut yang sejatinya merupakan sekutu alamiah dari para kapitalis global Amerika Serikat dan Eropa Barat yang sama-sama berbasis Corporate Capitalism atau Kapitalisme berbasis Korporasi, sangat berpotensi untuk menggagalkan suatu aliansi strategis RI-RRC yang diilhami oleh the Bandung Spirit 1955 dan Non Blok 1961.    Padahal, melalui skema kerjasama Indonesia dengan RRC maupun skema kerjasama RI-Rusia yang mencoba menyelaraskan kerjasama strategis RRC-Rusia melalui Shanghai Cooperation Organization (SCO) maupun BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan), sebuah model kerjasama multilateral yang merupakan kombinasi harmonis antara negara-negara berkembang seperti India dan Brazil maupun yang menyusul kemudian Afrika Selatan, dengan dua negara adikuasai RRC dan Rusia,  kiranya Indonesia sangat berpotensi untuk memainkan peran strategis dengan didasari skema SCO dan BRICS, untuk secara bersama-sama menggalang suatu kerjasama internasional membendung Visi dan Misi AS dan Uni Eropa sebagai Kutub Tunggal alias Unipolar.    Maka dari itu, kemungkinan para Taipan seberang laut untuk menyabotase politik luar negeri RI yang bertujuan untuk membangun konfigurasi dan kekuatan keseimbangan baru di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara, kiranya perlu dicermati dan diwaspadai. Mengingat potensinya untuk lebih condong bermain dan bekerja mewakili skema kapitalisme global Amerika Serikat dan Uni Eropa, dibandingkan mendukung skema alternatif Indonesia merangkul RRC dan Rusia dengan merujuk pada model SCO dan BRICS.    Menjabarkan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif Sesuai Tantangan Zaman    Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini adalah, Bebas. Dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif. Artinya di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif, dalam menjabarkan tantangan global dan nasional yang kita hadapi sekarang. Juga dapat didefinisikan: “berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok.    Juga bisa diartikan Bebas dalam artian tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis secara giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.   Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, yang mencetuskan untuk pertama-kalinya konsepsi Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada 1948,  di tengah polarisasi dua kekuataan global yang ketat bersaing yakni Blok Barat dan Blok Timur. Dalam Perang Dingin (1947-1991), ketika itu Barat dikuasai Amerika Serikat (AS) sedang Timur oleh Uni Soviet.   Gagasan Bung Hatta tentang bebas aktif bukanlah dimaksud agar Indonesia mau cari amanya saja atau cari selamat, bukan asal tidak di kiri atau tak ke kanan, atau netral tidak memihak siapapun, tetapi semata-mata lebih ditujukan pada menjabarkan kepemilikan jati diri atas prinsip, watak dan warna politik  Indonesia itu tersendiri. Dengan kata lain, Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif harus diabdikan untuk melayani apa yang menjadi hajat sesunguhnya masyarakat Indonesia. Dalam konteks zaman kala itu, yaitu kemerdekaan Indonesia lepas dari belenggu Belanda.   Dalam konteks zaman sekarang yang sejatinya komunitas internasional sedang dihadapkan pada suatu skema Kutub Tunggal alias Unipolar yang dimotori oleh AS dan Uni Eropa, maka para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI sudah saatnya menjabarkan konsepsi Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif atas dasar dengan didasari gagasan untuk membendung dan menetralisasikan skema Uni Polar AS dan Uni Eropa tersebut.    Dan di atas itu semua, melalui watak politik bebas aktif sejatinya terkandung misi dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menghapus segala bentuk imperialisme dan kolonialisme baik berupa penjajahan fisik negara atas negara lain, maupun dalam wujud penjajahan lain dalam kemasan baru atau model baru yang coba mereka lestarikan di muka bumi.    Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, saya serukan kepada Kementerian Luar Negeri maupun para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI pada umumnya, agar tetap menjaga netralitas ASEAN sehingga tidak condong ke salah satu kutub. Pertemuan tingkat tinggi tahunan seperti ASEAN Summit dengan AS, Rusia, RRC maupun India, kiranya harus tetap dipertahankan dalam skala yang seimbang sehingga tidak condong ke salah satu kutub.    Jika kita menelisik sejarah kelahirannya, ASEAN sejatinya telah berhasil menciptakan stabilitas politik regional di kawasan Asia Tenggara, yang itu berarti bahwa ASEAN, khususnya dengan peran kepeloporan dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, telah berhasil membendung Proxy War antar kutub yang terlibat dalam perang dingin kala itu yaitu AS. Uni Soviet dan RRC, sehingga ASEAN berhasil terhindar sebagai medan perebutan pengaruh ketiga negara adikuasa tersebut.    Karena itu, saya sangat khawatir ketika terbetik kabar bahwa ada beberapa kalangan di Washington, yang mencoba memaksa dan mendikte Presiden Joko Widodo pada ASEAN-US Summit beberapa waktu yang lalu, agar ASEAN Summit yang melibatkan RRC, Rusia dan India, cukup diadakan minimal dua tahun sekali, atau kalau bisa, dihilangkan sama sekali.    Jika hal ini benar, dan pemerintahan Jokowi-JK menyetujui desakan beberapa kalangan strategis di Washington, maka tak pelak lagi hal itu akan meruntuhkan netralitas ASEAN yang berhasil dipertahankan sejak awal berdirinya pada 1967 hingga sekarang. Sehingga pada perkembangannya nanti akan menggiring ASEAN ke dalam orbit AS dan Uni Eropa. Sehingga upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk memelopori terciptanya konfigurasi dan kekuatan keseimbangan baru di kawasan Asia Tenggara melalui skema kerjasama multilateral dengan RRC, Rusia dan India, akan gagal total.    Karena dengan begitu berarti AS, telah memaksakan kehendaknya pada negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, untuk berkiblat pada satu orbit saja, yaitu AS dan Uni Eropa. Seraya menafikan terciptanya suatu format kerjasama internasional baru  bersama RRC, Rusia dan India, dalam  membendung ambisi Unipolar AS dan Eropa Barat.    Pada tataran ini, kita harus mewaspadai peran para Taipan seberang laut yang nampaknya sekarang memainkan posisi sebagai Buffer Zone (Daerah Penyangga) antara kepentingan AS versus RRC, namun pada prakteknya memainkan peran sebagai saluran tidak resmi dari kepentingan  para kapitalis global AS dan Uni Eropa yang diikat oleh kepentingan bersama melestarikan Kapitalisme berbasis Korporasi       Sumber  : http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=18912&type=4#.VzXldFLgyKE

Read more »

Indonesia Harus Mendorong Terciptanya Keseimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara Melalui KTT ASEAN-Rusia Mei 2016

Analisis

Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)

Tentu saja kepastian mengenai kesediaan Presiden Jokowi untuk menghadiri KTT ASEAN-Rusia di Sochi, Rusia, pada Mei 2016 mendatang, diharapkan akan menjadi momentum semakin meningkatnya kerjasama strategis antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN dan Rusia. Apalagi KTT Mei mendatang didedikasikan untuk merayakan 20 tahun dialog kemitraan antara ASEAN dan Rusia.

Salah satu skema kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Rusia yang nampaknya akan diusulkan oleh Presiden Vladimir Putin yang kiranya penting untuk jadi bahan pertimbangan baik oleh pihak Indonesia maupun ASEAN pada umumnya adalah Kemitraan Ekonomi Uni Ekonomi Eurasia (UEE) dengan menyerap semangat dari kerjasama ASEAN maupun Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang memayungi kerjasama strategis Cina-Rusia sejak 2001 lalu.    KTT ASEAN-Rusia yang diselenggarakan di Sochi, yang  berlokasi di sebuah kawasan resort di Laut Hitam itu, secara khusus juga merupakan momentum yang berharga bagi Indonesia, mengingat peran dan kedudukan strategis Indonesia di kalangan negara-negara ASEAN sejak awal berdirinya pada Agustus 1967. Apalagi Duta Besar Rusia di Indonesia Mikhail Galuzin menegaskan bahwa antara Rusia dan Indonesia punya kesamaan visi dengan pemerintahan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika April 2015 lalu. Khususnya seruan Presiden Jokowi untuk menciptakan sistem global yang lebih adil dan demokratis.    ASEAN Tetap Merupakan Kekuatan Strategis di Asia Tenggara   ASEAN dirintis oleh lima negara di kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand). Mereka berlima menantangani Deklarasi Bangkong sebagai tanda diresmikannya terbentuknya ASEAN dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membangun kerjasama untuk berbagai bidang kepentingan bersama. Dan hingga kini, ASEAN masih tetap bertahan bahkan keanggotaannya sudah meningkat menjadi 10 negara.   ASEAN sebagai organisasi kerjasama antar negara Asia Tenggara, pada 1971 bahkan telah berhasil menyepakati Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, ZOPFAN). Bukan itu saja. Pada 1976, kelima negara ASEAN berhasil menyepati Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation, TAC) yang menjadi panduan perilaku bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai.   Kesepakatan strategis negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sejatinya merupakan kisah sukses ASEAN di bidang politik, sehingga melalui ZOPFAN dan TAC ini negara-negara ASEAN praktis mampu membentengi dirinya baik dari campur tangan negara-negara adidaya yang waktu itu sedang terlibat dalam Perang Dingin, seraya pada saat yang sama antar negara ASEAN punya landasan dan panduan untuk membangun mekanisme hubungan yang harmonis antar anggota ASEAN. Maupun mekanisme untuk menyelesaikan konflik antar sesama anggota ASEAN tanpa melibatkan pihak ketiga kecuali jika atas permintaan negara-negara ASEAN yang terlibat konflik.   Karakteristik ASEAN yang telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan independen dari pengaruh antar negara-negara adidaya yang terlibat dalam Perang Dingin, telah berhasil menarik minat negara-negara di Asia Tenggara lainnya, sehingga akhirnya ikut bergabung. Seperti Brunei (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999).   Independensi yang telah berhasil dipertunjukkan oleh ASEAN, meski harus diakui tetap dibayang-bayangi oleh pertarungan pengaruh antara AS dan Uni Eropa versus Rusia-Cina, tak lepas dari kenyataan bahwa sejarah terbentuknya ASEAN adalah karena kelima negara pemrakarsa berdirinya ASEAN tersebut pernah mengalami nasib yang sama, yaitu pernah dijajah oleh negara lain, kecuali Thailand.    Karenanya, lepas aneka kritik dan pesismisme yang muncul dari berbagai kalangan maupun pakar politik internasional, namun pada kenyataannya pada saat ini ASEAN berhasil menjadi kekuatan pendorong di dalam upaya membangun forum di tingkat multilateral di luar lingkup ASEAN, sebagaimana dibuktikan dengan adanya ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN+3, East Asian Summit (meskipun forum ini sarat dengan agenda-agenda tersembunyi Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memecah-belah kekompakan ASEAN), maupun berbagai prakarsa-prakarsa politik luar negeri lainnya.   ASEAN didirikan dengan identitas hukum sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki tiga pilar pokok untuk landasan kegiatan yang terurai dalam tiga komunitas besar yaitu, Komunitas Politik Keamanan Masyarakat, Komunitas Ekonomi serta Komunitas Sosial-Budaya.   Setiap pilar memiliki blueprint sendiri-sendiri yang disetujui bersama-sama pada pertemuan Initiative for ASEAN Integration (IAI) Kerangka Kerja Strategis dan Rencana Kerja IAI Tahap II (2009-2015) mereka membentuk roadmap untuk dan Komunitas ASEAN 2009-2015.   Tujuan ASEAN   Seperti yang tercantum dalam perjanjian Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 secara rinci adalah sebagai berikut: Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional. Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara. Memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.   Kilas Balik Hubungan Kemitraan ASEAN-Rusia    Dialog kemitraan antara ASEAN dengan Federasi Rusia diawali pada tahun 1991 saat Deputi Perdana Menteri Federasi Rusia menghadiri pembukaan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur sebagai undangan dari Pemerintah Malaysia.   Federasi Rusia kemudian menjadi mitra dialog penuh ASEAN pada AMM ke-29 pada bulan Juli 1996 di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, sidang ASEAN Standing Committee (ASC) di Bali bulan Mei 1997 sepakat untuk mewadahi kerjasama sosial budaya ASEAN-Federasi Rusia di bawah ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC). Pada tahun 2006, ASEAN dan Federasi Rusia mengadakan kegiatan khusus untuk memperingati HUT ke-10 dialog kemitraan ASEAN-Federasi Rusia.   Pertemuan pertama ARJCC diselenggarakan di Moskow, Federasi Rusia pada tanggal 5-6 Juni 1997. Pertemuan tersebut dipimpin oleh H.E. Mr. Grigory B. Karasin, Deputi Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, dan H.E. Mr. Nguyen Manh Hung, Direktur Jenderal ASEAN-Vietnam. Delegasi Federasi Rusia diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan, Kementerian Ristek, Kementerian Transportasi, Kementerian Transportasi Kereta Api, Kementerian Penanggulangan Bencana dan Situasi Darurat, Komite Kebudayaan dan Pariwisata, serta Organisasi Kamar Dagang dan Industri Federasi Rusia.   Sedangkan delegasi ASEAN terdiri dari perwakilan Pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta perwakilan dari ASEAN Secretariat.   Dalam pertemuan tersebut didiskusikan isu-isu yang secara luas mencakup dialog kerjasama antara ASEAN dengan Federasi Rusia. Pertemuan tersebut juga mengkaji ulang perkembangan hubungan ASEAN-Federasi Rusia dan mencatat setiap kemajuan yang dicapai. Dengan komitmen antara kedua pihak untuk terus meningkatkan cakupan hubungan kerjasama mereka.   Selain itu, juga dilakukan pembahasan mengenai mekanisme dialog dan disepakati bahwa dialog kerjasama ASEAN-Federasi Rusia akan dilaksanakan melalui empat institusi, yaitu ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC), ASEAN-Russia Joint Management Committee of the ASEAN-Russia Cooperation Fund, ASEAN-Russia Business Council (ARBC), dan ASEAN Committee in Moscow (ACM). ARJCC akan bertindak sebagai koordinator dari seluruh mekanisme kerjasama ASEAN-Federasi Rusia pada tahap implementasi. Di samping itu juga akan dibentuk ASEAN-Russia Working Group on Science and Technology (ARWGST) yang akan berada di bawah ARJCC.   ASEAN menyambut baik pembentukan ASEAN-Russia Cooperation Fund dan mengapresiasi inisiatif kreatif Federasi Rusia untuk melibatkan pihak swasta dalam lingkup kerjasama. ASEAN-Russia Cooperation Fund akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek kerjasama ASEAN-Federasi Rusia di enam sektor yang disepakati oleh ARJCC yaitu perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan lingkungan, pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, serta interaksi antarmasyarakat.   Dalam hubungan kerjasama ASEAN-Federasi Rusia, terdapat beberapa dokumen penting antara lain Agreement between Governments of the Member Countries of ASEAN and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation (berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2006), Terms of Reference on ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC) dan ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund (DPFF) yang dihasilkan pada pertemuan ke-5 ARJCC di Moskow, Federasi Russia, pada tanggal 2-3 November 2006. Peningkatan kerjasama politik ASEAN-Federasi Rusia ditandai dengan penandatanganan Joint Declaration on the Ministers of Foreign Affairs of Russia and Member States of the Association of South East Asian Nations on Partnership for Peace, Stability and Security in the Asia-Pacific Region, di Phnom Penh, Kamboja bulan Juni 2003 pada saat pertemuan ASEAN PMC+1 Session with Russia.   ASEAN dan Federasi Rusia menjaga dengan baik hubungan politik dan keamanan. Sebuah tonggak dalam hubungan ASEAN-Federasi Rusia adalah ketika Federasi Rusia menyetujui Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) pada tanggal 29 November 2004. Aksesi Rusia terhadap TAC mencerminkan komitmen yang kuat untuk perdamaian, stabilitas, dan kontribusi yang signifikan terhadap TAC sebagai kode etik penting yang mengatur hubungan antarnegara.   Salah satu bagian kerjasama ASEAN dengan Federasi Rusia adalah proses implementasi ASEAN-Russian Federation Joint Declaration on Cooperation in Combating International Terrorism yang ditandatangani pada ASEAN Post Ministerial Conference+1 Session with Russia pada tahun 2004. ASEAN dan Federasi Rusia mengadopsi ASEAN-Russia Work Plan on Countering Terrorism and Transnational Crime. ASEAN – Russia Joint Working Group on Counter Terrorism and Transnational Crime yang pertama diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2009, di Nay Pyi Taw, Myanmar.   Pada KTT ASEAN-Rusia ke-1 pada Desember 2005 di Kuala Lumpur, ASEAN dan Federasi Rusia menandatangani Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Member Countries of ASEAN and the Russian Federation on Progressive and Comprehensive Partnership.   Deklarasi Bersama ini mempromosikan dan memperkuat dialog kemitraan ASEAN-Federasi Rusia dalam berbagai bidang termasuk kerja sama politik dan keamanan serta ekonomi dan pembangunan. ASEAN dan Federasi Rusia juga mengadopsi Comprehensive Programme of Action 2005-2015 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Deklarasi Bersama. Pertemuan ASEAN-Russia Senior Officials’ Meeting diselenggarakan setiap tahun untuk, antara lain, membahas dan bertukar pandangan mengenai isu-isu politik dan keamanan serta kepentingan bersama.   Pertemuan pertama ASEAN-Russia Working Group untuk membahas ASEAN-Russia Summit ke-2 diadakan di Yangon, Myanmar pada tanggal 26 November 2009.   Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa ASEAN-Russia Summit ked-2 akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2010 di Ha Noi, Vietnam, bersamaan dengan ASEAN and Related Summits yang ke-17. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati untuk bekerja pada Joint Declaration/Statement of the 2nd ASEAN-Russia Summit yang akan membuka jalan bagi peningkatan hubungan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hubungan ini, baik ASEAN dan Federasi Rusia telah meningkatkan upaya dalam pembentukan dan perumusan isi kerjasama yang saling menguntungkan.   Indonesia Harus Bangun Persekutuan Strategis Bersama Cina dan Rusia Sebagai Kekuatan Pengeimbang di Asia Tenggara   Indonesia harus jeli dan cermat dalam mencermati dan memanfaatkan peran strategis negara-negara seperti Rusia dan Cina yang bermaksud membuat satu gerakan untuk meninggalkan pola konservatisme yang diperagakan oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G-7 yang hakekatnya merupakan persekutuan strategis Amerika Serikat dan Uni Eropa.   Terutama terkait dengan prospek Rusia ke depan, kerjsama ASEAN dan Rusia tidak saja substantif, melainkan juga strategis. Apalagi Indonesia dan Rusia punya hubungan sejarah yang cukup panjang. Lebih dari itu, bahkan di era pemerintahan SBY pada 2004-2005, sebenarya kedua negara sudah menandatangani Kemitraaan Strategis dengan Rusia. Menurut data yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute (GFI), Indonesia sudah memiliki sekitar 14 kemitraan strategis dengan beberapa negara, termasuk Rusia. Namun hingga akhir masa pemerintahan SBY, tidak ada follow up atau tindak lanjutnya.   Maka itu, penandatanganan MOU Indonesia-Rusia terkait bidang energi untuk PLTN 25 Juni 2015 lalu, tak pelak lagi merupakan sebuah langkah yang cukup strategis untuk membuka kembali peluang kerjasama strategis kedua negara secara bilateral, atau bahkan membuka kemungkinan kerjasama dalam lingkup yang lebih luas, seperti dalam Skema BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan).   Untuk itu, peran aktif Indonesia, termasuk dalam membangun kerjsama yang semakin erat dan solid antara ASEAN-Rusia, kiranya sangatlah penting. Selain itu, ada satu faktor lagi yang kiranya pemerintahan Jokowi-JK harus pertimbangkan dengan jeli dan cermat.   Bahwa sejak Vladivostok Consensus semasa pemerintahan Gorbachev, Rusia berupaya untuk membangun kembali kesadaran tradisi Rusia terhadap Asia Pasifik.   Pemerintahan Jokowi-JK sudah seharusnya menyadari bahwa sejak Rusia melakukan transformasi politik luar negerinya semasa Yevgeny Maksimovich Primakov menjadi Perdana Menteri Rusia. Ditegaskan dalam doktrin Primakov (Strategic Triangle) bahwa aliansi strategis yang diperlukan Rusia untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam konstalasi global, terutama untuk mengimbangi pengaruh Amerika dan Eropa Barat, maka perlu dibentuk Poros Moskow-Beijing dan New Delhi (Rusia, Cina dan India). Maka inilah yang kelak pada perkembangannya kemudian, menjadi dasar untuk membangun kerjasama strategis lintas kawasan melalui yang kita sekarang kenal dengan SCO dan diilhami oleh kerjasama yang kemudian diperluas menjadi BRICS.   Jika ASEAN, terutama atas prakarsa Indonesia, mulai mengeksplorasi arah kerjasama strategis dengan Rusia dalam kerangka aliansi strategis Cina-Rusia (SCO) maupun BRICS, maka dukungan dan pengaruh Indonesia untuk memutuskan agar Rusia dijadikan Tuan Rumah the jubilee Russia-ASEAN 2016, akan jadi momentum ke arah kerjasama yang lebih strategis dan substantif antara ASEAN-     Sumber : Indonesia Harus Mendorong Terciptanya Keseimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara Melalui KTT ASEAN-Rusia Mei 2016

Read more »

Membaca Krisis Yaman dari Perspektif Geopolitik dan Kawasan

Penulis : M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)

Menelaah Yaman di tengah gempuran militer Arab Saudi dan aliansi Gulf Cooperation Council (GCC) atau Dewan Kerjasama Teluk, termasuk ada militer Sudan di dalamnya, juga Mesir, ada Maroko, dll bahkan Israel, ibarat menembak target sasaran yang bergerak. Artinya, akurasi telaah pasti cenderung bergerak, nisbi, atau relatif. Apalagi jika pisau analisa hanya berbasis atas konflik antarmazhab, atau pertikaian aliran dalam agama (Islam), kemungkinan kadar akurasinya jauh dari harapan, mengingat konflik apapun di muka bumi terutama konflik berskala besar sifatnya hanya “tema” belaka, karena niscaya tersimpan hidden agenda serta bercokol “skema” lain yang hendak ditancapkan. All warfare is deception, kata Sun Tzu. “Semua perang adalah tipuan.” Namun kendati sebatas tema ---tipuan--- konflik antarmazhab tetap dijadikan keping ulasan walau cuma menyambung bahasan, bukan inti bahasan.

Skala krisis di Yaman bukanlah konflik mikro yang dapat diselesaikan melalui perjanjian damai, rekonsiliasi, atau islah, namun konflik dimaksud memiliki dimensi makro (geopolitik, geostrategi dan geoekonomi) oleh karena terkait hegemoni superpower dan niscaya tersirat kepentingan para adidaya. Nah, tulisan ini coba mem-breakdown perang tersebut dari perspektif geopolitik dan kawasan, kenapa demikian? Bahwa kawasan sebagai keadaan atau kondisi statis merupakan kepingan puzzle agar kajian tidak meluas kemana-mana, selain perilaku geopolitik (para adidaya) kerapkali memetakan (mapping) kawasan sebagai obyek atau sasaran kolonialisme. Dan kawasan itu sendiri, dalam perspektif hegemoni adidaya juga sering ditempatkan sebagai pijakan bagi geostrategi dalam rangka menguasai kawasan-kawasan lain (geoekonomi). Inilah kemasan kolonialisme di muka bumi. Sedangkan alasan kenapa geopolitik dijadikan pisau bedah menguak peristiwa ini, memang ia lazim digunakan oleh kalangan global review sebab sifatnya multi dimensi, lintas ilmu, serta mampu menguak hal tersirat daripada yang tersurat, ataupun dapat melihat latar ‘mengapa krisis terjadi’ bukannya sebatas pada kajian ‘apa yang tengah terjadi’.  Tak ada maksud menggurui siapapun dalam kajian ini selain sharing wawasan (bukan cuma kedalaman) semata. Bila ada perbedaan perdapat baik arti, maksud dan makna, mohon dimaklumi. Artinya bila ditemui perbedaan nantinya, anggap sebagai kewajaran yang perlu didiskusikan lebih dalam untuk mengurai kebenaran sesungguhnya, bukan malah timbul syak wasangka, dan sebagainya apalagi sampai memunculkan rasa saling curiga. Inilah uraiannya secara garis besar lagi sederhana. Yaman adalah negeri kaya minyak dan emas, namun hingga kini rakyatnya miskin, mengapa? Jawabannya simpel: “Karena yang mengeruk keuntungan justru perusahaan-perusaan asing yang mengelola sumberdaya alam (SDA)-nya.” Inilah data dan fakta riil. Kok, mirip Indonesia? Ya. Berulang ganti elit kekuasaan dalam beberapa dasawarsa pun tidak mampu membuat rakyatnya berdaya, tak jua bangkit dari kemiskinan. Dalam “Musim Semi Arab” atau Arab Spring era 2011-an kemarin misalnya, Yaman pun kembali bergolak sehingga Ali Abdullah Saleh terjungkal dari kepresidenan lalu digantikan Mansour Hadi, si “boneka” asing dan pro Barat. Tidak boleh dipungkiri memang, fenomena Kebangkitan Islam tampaknya bersemi di tengah Musim Semi Arab itu sendiri. Di tengah geliat aksi massa, rakyat tidak cuma meminta ganti rezim, tetapi juga ingin ganti sistem, dsb. Itulah tampak luar atas ruh Kebangkitan Islam. Apa boleh buat. Peperangan asimetris atau populer disebut asymmetric warfare bertajuk Arab Spring dalam model gerakan massa yang digelar oleh Barat (Amerika/AS dan sekutu) di Jalur Sutera ---akibat Kebangkitan Islam--- menjadi out of control (lepas kendali). Di Mesir misalnya, Mohamad Morsi yang mengganti Hosni Mobarak meski riil buah dari gerakan massa (demokrasi) ala Barat, akhirnya toh didongkel oleh junta militer pimpinan Jenderal al Sisi. Agaknya hal serupa terjadi di Yaman, karena Mansour Hadi ---si boneka Barat--- seperti halnya Morsi di Mesir, ia pun dijatuhkan dari kekuasaan oleh milisi atau pasukan al Houthi. Milisi al Houthi sebenarnya (dianggap rakyat) bukan pemberontak di Yaman meski media-media mainstrem menyebutnya pemberontak, kenapa? Bahwa cap dan stigma ‘pemberontak’ terhadap al Houthi, lebih disebabkan faktor berseberangan (‘ideologi’) dengan Arab Saudi, si ketua GCC. Ya, al Houthi bermazhab syiah, sementara Arab Saudi merupakan rezim wahabi dan sunni. Namun di luar pertikaian tersurat ---sekali lagi, “tema”--- di atas permukaan tadi (entah antara syiah versus sunni, atau wahabi versus non wahabi dsb), al Houthi didukung oleh para pemilih syah di Yaman. Secara fisik, bahwa antara al Sisi di Mesir dengan al Houthi di Yaman ada ‘kesamaan nasib politik’ karena keduanya adalah side effect (dampak samping) atas Kebangkitan Islam yang mengakibatkan “Arab Spring”-nya Barat di Jalur Sutera, lepas kendali. Ya. Jalur Sutera atau The Silk Road merupakan kawasan kaya emas, minyak, dan gas bumi. Ia adalah jalur ekonomi sekaligus jalur legenda militer dunia. Jalur yang merupakan ‘garis pembatas’ antara Dunia Barat dan Dunia Timur dimana melintang dari perbatasan Cina – Rusia hingga ke Maroko. Kembali ke konflik Yaman. Setidaknya, ada sedikit kejanggalan pada serbuan militer Arab Saudi dkk di Yaman, karena Mesir pun ternyata terlibat sebagai agresor, kenapa? Pertanyaan ini agak sulit dijawab bila mengingat ‘kesamaan nasib politik’ antara al Sisi dan al Houthi, namun jawaban singkatnya ialah: “Kharakter dan perkembangan politik, khususnya politik global itu bersifat turbulent (tiba-tiba) dan unpredictable (sulit diramalkan)”. Tak ada kawan dan lawan abadi melainkan kepentingan. Mungkin itulah jawaban sementara guna menghindari berlarutnya diskusi, sedang hal tersebut bukanlah substasi bahasan nantinya. Fakta lain yang mencengangkan, bahwa milisi al Houthi berhasil merebut Aden, kota pelabuhan internasional di Teluk Aden. Betapa teluk dimaksud merupakan lintasan pelayaran menuju Laut Merah, Terusan Suez dan Laut Tengah (Mediterania), jalur lalu lintas pelayaran (perdagangan) dunia. Dan selain Selat Hormuz dan Selat Malaka, Laut Merah juga dinilai sebagai chokepoint shipping in the world. Jalur sibuk pelayaran. Aden masuk dalam Bab el-Mandeb, kawasan sibuk keempat dunia karena dilintasi 3,3 juta barel setiap harinya. Bab el-Mandeb, kawasan tersibuk keempat dalam hal lalu lintas perdagangan dunia karena dilintasi minyak 3,3 juta barel setiap harinya. Selanjutnya, sebagai kilasan tentang kondisi lalu lintas kawasan dan jalur pelayaran, bahwa lintasan tersibuk atas kapal-kapal tanker pembawa minyak memang ada di Selat Hormuz karena mengangkut 17 juta barel per hari; tersibuk kedua ialah Selat Malaka mencapai 15 juta barel setiap hari; kemudian disusul Terusan Suez sebagai jalur tersibuk ketiga sebab dilintasi 4,5 juta barel/hari; Bab el-Mandeb termasuk kawasan sibuk keempat (3,3 jta barel); kemudian Teluk Turkey 2,4 juta barel/hari; kawasan Baku-Tbilisi-Ceyhan atau BTC pipeline sejumlah 1 juta barel/hari; Kanal Panama dilintasi 0,5 juta barel per hari, dan lain-lain. Pertanyaan menggelitik muncul, “Berapa juta barel per hari yang melintas di Selat Sunda, Selat Lombok, dan selat-selat lain di Indonesia?” Gubernur Lemhanas pernah menyatakan, akibat faktor (takdir) geoposisi silang Indonesia di antara dua samudera dan dua benua, maka 50% perdagangan dunia melintas di jalur perairan kita. “Kenapa ia tidak terdata, atau sengaja tidak didatakan?” Kembali ke topik bahasan. Menengok sistem kendali oleh Paman Sam terhadap kawasan serta jalur minyak di atas. US Central Command (USCENTCOM) misalnya, didukung oleh Armada-5 Amerika mengendalikan hilir mudik tanker-tanker minyak di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb; sedang Armada-7 memantau Selat Malaka; Armada-6 mengawasi Terusan Suez, Selat Turkey, BTC pipeline, dan lain-lain. Inilah sekilas mapping kendali Barat atas kawasan dan jalur-jalur minyak di seputaran perairan pada Jalur Sutera. Fakta lain lagi, bahwa milisi al Houthi adalah proxy (perpanjangan)-nya Iran yang didukung oleh Cina dan Rusia. Hal ini terbaca, bahwa konflik Yaman merupakan efek rezim bipolar ---bukan multi-polar--- namun dalam konteks antara Barat dan Timur, bukan dua negara semacam Amerika versus Uni Soviet dulu. Barat dalam hal ini adalah AS dan sekutu, sedang Timur diwakili oleh Cina, Rusia, Iran dan beberapa negara di BRICS. “Konflik lokal bagian daripada konflik global.” Ini asumsi logis. Konflik di Yaman sebagai contoh aktual, bukanlah hanya melulu persoalan (lokal) kawasan, niscaya terkait geopolitik global. Tak bisa tidak, maka melalui asumsi ini dapat diurai hakiki skenario, bahwa pertempuran di Yaman meskipun tanpa kehadiran fisik AS dan sekutu secara nyata (kecuali Israel yang ikut penyerbuan), namun sebenarnya merupakan pertikaian antara Barat versus Cina (dan Rusia + Iran) sebagaimana peperangan di Ukraina, konflik di Syria, termasuk pula potensi konflik yang bakal meledak di Semenanjung Korea antardua Korea (Utara versus Selatan) dalam skema perebutan sistem kontrol lalu lintas perdagangan (minyak) dunia. If you would understand world geopolitic today, follow the oil, kata Deep Soat. Inilah kemasan proxy war dalam artian negara lain dijadikan “medan tempur”-nya. Maka dapat diduga, bahwa penyebab utama serbuan militer Arab Saudi dan aliansi ke Yaman, jelas atas restu dan “suruhan” Paman Sam karena manuver milisi al Houthi sudah merambah ke Aden, Kawasan Bab el-Mandeb. Sudah barang tentu langkah Houthi amat mengusik Barat cq AS yang selama ini mengontrol Teluk Aden via Armada ke 5 Amerika. Dalam perspektif hegemoni superpower, siapapun kompetitor dan berpotensi mengganggu kepentingan geopolitik serta geostrategi kawasan AS, mutlak hukumnya untuk dilemahkan dari sisi internal melalui smart power (perang nirmiliter), ataupun diserbu dengan cara hard power (kekuatan militer) baik langsung maupun secara tidak langsung via para negara proxy seperti yang kini berlangsung di Yaman.  Dengan demikian, bagi Barat --- krisis di Yaman kali ini mungkin dianggapnya PERANG TERMURAH, kenapa? Karena selain tanpa repot mengupayakan terbitnya Resolusi PBB, juga ia tidak perlu ikut dalam invasi militer, cukup dihembuskan isue destabilisasi kawasan berkenaan konflik antarmazhab di Jalur Sutera, lantas wilayah target pun bergolak. Itulah yang sekarang terjadi. Sesuai prolog catatan ini, analisa ini memang masih bersifat nisbi dan relatif, bukan final akurasi ---target masih bergerak, peperangan tengah berlangsung--- namun jika merujuk hal-hal di atas, masih pantaskah apabila dunia larut oleh isue-isue bahwa konfik di Yaman akibat pertikaian antarmazhab dalam agama (Islam)? Terimakasih   Perang di Yaman merupakan perang termurah bagi Paman Sam karena cukup melalui para negara proxy saja Sumber : http://www.theglobal-review.com

Read more »