Ada Usaha Untuk Meruntuhkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dan Netralitas ASEAN

Analisis

Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)

Kita harus bedakan Cina Republik Kita dan Rakyat Cina. Pertumbuhan kekuatan ekonomi dan keuangan dari para taipan seberang laut (Overseas China) yang berkiblat pada Kapitalisme berbasis Korporasi, pada perkembangannya telah menjadi negara dalam negara. Dan berpotensi merusak kerjasama strategis RI-RRC maupun berbagai format baru kerjasama internasional RI-RRC-Rusia-India untuk menciptakan konfigurasi dan keseimbangan kekuatan baru di Asia Tenggara.

Yang krusial sejak dulu sampai sekarang,adalah ulah para taipan seberang laut alias overseas China atau Huaqiu. Sedangkan dengan RRC, sebagai negara bangsa,apalagi sejak 1949 Mao Ze Dong ambil alih dri Chang Kai Shek, yang kemudian tergusur ke Taiwan, negeri kita dengan RRC bukan saja akrab, bahkan telah menjalin aliansi strategis dan satu haluan dalam melawan Kapitalisme dan Imperialisme Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat.    Titik bedanya hanya, RRC meyakini bahwa untuk memerangi kapitalisme, imperialisme maupun feodalisme berskala global, hanya bisa efektif melalui Partai Komunis Cina. Sedangkan Indonesia, meyakini bahwa revolusi kita punya cara tersendiri yang khas. Yang mana  komunisme dan Partai Komunis sama sekali tidak boleh memonopoli isme  dan  arah kebijakan strategis pemerintah Indonesia. Dan seperti halnya terbukti melalui sejarah, RRC setuju-setuju saja, karena mereka percaya pada integritas Presiden pertama RI Sukarno. Selain atas dasar pertimbangan bahwa RRC cukup realistis untuk tidak mendikte atau memaksakan kehendaknya pada Sukarno yang bias-bisa nantinya malah bumerang bagi mereka.    Namun berbeda halnya dengan  para taipan sebrang laut alias overseas China inii, sejak era Sukarno ke era Suharto dan ke era reformasi hingga sekarang, memang penuh komplikasi. Dan pada perkembangannnya bisa mengancam perekonomian dan bahkan keamanan nasional kita ke depan. Salah satu yang paling krusial, bisa menyabotase hubungan bilateral RI-RRC yang di era pemerintahan Jokowi-JK ini sepertinya mengarah ke hubungan yang lebih erat dan strategis.   Buku karya Sterling Seagrave, wartawan Inggris, yang nulis buku membongkar sepak terjang para taipan di Asia Pasifik.bertajuk, Lord of the Ring. Sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Infonesia : Sepak Terjang Para Taipan, kiranya amat membantu mengungkap betapa mengguritanya pengaruh para Taipan seberang laut ini.Di buku itu, terungkap geneologi atau asal-usul beberapa taipan mulai dari Robert Kwok sampai Liem Soe Liong. Maupun beberapa taipan yang sudah menacapkan kuku-kuku pengaruh kekuasaannya di beberapa negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia.   Meskipun sejak era Deng Xio Ping pada 1979, para Taipan seberang laut ini mulai diundang masuk ke Cina untuk berinvestasi melalui skema Special Economic Zone di 14 kota di Provinsi Cina Selatan, namun tidak otomatis RRC dan para Taipan ini sudah menyatu dan bersenyawa dengan skema Kapitalisme Negara RRC. Karena bagaimanapun juga, para Taipan yang menganut Kapitalisme berbasis Korporasi ini, dalam pragmatism ekonominya masih tetap menjalin aliansi strategis dengan para kapitalis global yang dari Amerika Serikat dan Eropa Barat yang kebetuian juga kapitalismenya berbasis korporasi.    Segi lain yang tak kalah penting, meskipun para Taipan seberang laut ini tumpuan kekuatannya semata sebagai orang-orang yang bermodal kuat dan berskala global, namun pada perkembangannya para Taipan tersebut telah menjelma menjadi Konsorsium Politik.  Bukan sekadar klan ekonomi, keuangan maupun bisnis. Sehingga praktis para taipan tersebut telah menjadi  negara dalam negara, dengan bertumpu pada skema Kapitalisme berbasis Korporasi.    Kapitalisme Berbasis Korporasi inilah yang justru lebih mengeratkan hubungan para taipan lintas negara tersebut dengan para kapitals global di Amerika maupun Eropa Barat, ketimbang RRC. Karena RRC sama sekali menentang skema Kapitalisme berbasis Korporasi, dan lebih bertumpu pada Kapitalisme negara. Dimana Negara adalah subyek Ekonomi-Politik, Sosial-Budaya, dan Pertahanan–Keamanan. Sehingga RRC dalam visi dan misinya, sama sekali tidak dimungkinkan untuk jadi  obyekatau boneka para pelaku ekonomi asing, termasuk para Taipan Seberang laut sekalipun.    Dengan keadaan macam itu, maka dalam politik luar negerinya Indonesia akan selalu terkendala untuk menjalankan Politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif, apalagi untuk menghidupkan kembali peran kepeloporannya seperti ketika menyeponsori terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 maupun Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Beograd pada 1961. Khusus dalam KAA Bandung 1955 yang telah berhasil menghasilkan the Bandung Spirit atau DASA SILA BANDUNG, sejarah membuktikan bahwa Indonesia dan RRC telah bahu-membahu bekerjasama sehingga berhasil tercipta solidaritas bangsa-bangsa di kawasan Asia-Pasifik yang dipersatukan oleh ikatan bersama untuk melawan dan memerangi Imperialisme dan Kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.   Dengan diilhami oleh dua peristiwa bersejarah tersebut, barang tentu para penentu kebijakan strategis luar negeri RI maupun para Pemangku Kepentingan Kebijakan Luar Negeri RI pada umumnya, berharap untuk membangun kembali aliansi strategis RI-RRC atas dasar the Bandung Spirit dan Gerakan Non Blok. Yang pada intinya, menjalin kembali aliansi strategis dengan RRC dan Rusia, untuk membangun konfigurasi dan keseimbangan kekuatan baru, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dan ASEAN pada umumnya.   Namun dalam upaya terjalinya kembali aliansi strategis RI-RRC dengan diilhami oleh DASA SILA BANDUNG 1955 maupun Gerakan Non Blok, pada prakteknya akan terkenda oleh kepentingan Para Taipan yang memosisikan dirinya sebagai pemain perantara antara dua kutub kekuatan global tersebut.  Para Taipan seberang laut yang sejatinya merupakan sekutu alamiah dari para kapitalis global Amerika Serikat dan Eropa Barat yang sama-sama berbasis Corporate Capitalism atau Kapitalisme berbasis Korporasi, sangat berpotensi untuk menggagalkan suatu aliansi strategis RI-RRC yang diilhami oleh the Bandung Spirit 1955 dan Non Blok 1961.    Padahal, melalui skema kerjasama Indonesia dengan RRC maupun skema kerjasama RI-Rusia yang mencoba menyelaraskan kerjasama strategis RRC-Rusia melalui Shanghai Cooperation Organization (SCO) maupun BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan), sebuah model kerjasama multilateral yang merupakan kombinasi harmonis antara negara-negara berkembang seperti India dan Brazil maupun yang menyusul kemudian Afrika Selatan, dengan dua negara adikuasai RRC dan Rusia,  kiranya Indonesia sangat berpotensi untuk memainkan peran strategis dengan didasari skema SCO dan BRICS, untuk secara bersama-sama menggalang suatu kerjasama internasional membendung Visi dan Misi AS dan Uni Eropa sebagai Kutub Tunggal alias Unipolar.    Maka dari itu, kemungkinan para Taipan seberang laut untuk menyabotase politik luar negeri RI yang bertujuan untuk membangun konfigurasi dan kekuatan keseimbangan baru di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara, kiranya perlu dicermati dan diwaspadai. Mengingat potensinya untuk lebih condong bermain dan bekerja mewakili skema kapitalisme global Amerika Serikat dan Uni Eropa, dibandingkan mendukung skema alternatif Indonesia merangkul RRC dan Rusia dengan merujuk pada model SCO dan BRICS.    Menjabarkan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif Sesuai Tantangan Zaman    Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini adalah, Bebas. Dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif. Artinya di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif, dalam menjabarkan tantangan global dan nasional yang kita hadapi sekarang. Juga dapat didefinisikan: “berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok.    Juga bisa diartikan Bebas dalam artian tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis secara giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.   Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, yang mencetuskan untuk pertama-kalinya konsepsi Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada 1948,  di tengah polarisasi dua kekuataan global yang ketat bersaing yakni Blok Barat dan Blok Timur. Dalam Perang Dingin (1947-1991), ketika itu Barat dikuasai Amerika Serikat (AS) sedang Timur oleh Uni Soviet.   Gagasan Bung Hatta tentang bebas aktif bukanlah dimaksud agar Indonesia mau cari amanya saja atau cari selamat, bukan asal tidak di kiri atau tak ke kanan, atau netral tidak memihak siapapun, tetapi semata-mata lebih ditujukan pada menjabarkan kepemilikan jati diri atas prinsip, watak dan warna politik  Indonesia itu tersendiri. Dengan kata lain, Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif harus diabdikan untuk melayani apa yang menjadi hajat sesunguhnya masyarakat Indonesia. Dalam konteks zaman kala itu, yaitu kemerdekaan Indonesia lepas dari belenggu Belanda.   Dalam konteks zaman sekarang yang sejatinya komunitas internasional sedang dihadapkan pada suatu skema Kutub Tunggal alias Unipolar yang dimotori oleh AS dan Uni Eropa, maka para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI sudah saatnya menjabarkan konsepsi Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif atas dasar dengan didasari gagasan untuk membendung dan menetralisasikan skema Uni Polar AS dan Uni Eropa tersebut.    Dan di atas itu semua, melalui watak politik bebas aktif sejatinya terkandung misi dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menghapus segala bentuk imperialisme dan kolonialisme baik berupa penjajahan fisik negara atas negara lain, maupun dalam wujud penjajahan lain dalam kemasan baru atau model baru yang coba mereka lestarikan di muka bumi.    Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, saya serukan kepada Kementerian Luar Negeri maupun para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI pada umumnya, agar tetap menjaga netralitas ASEAN sehingga tidak condong ke salah satu kutub. Pertemuan tingkat tinggi tahunan seperti ASEAN Summit dengan AS, Rusia, RRC maupun India, kiranya harus tetap dipertahankan dalam skala yang seimbang sehingga tidak condong ke salah satu kutub.    Jika kita menelisik sejarah kelahirannya, ASEAN sejatinya telah berhasil menciptakan stabilitas politik regional di kawasan Asia Tenggara, yang itu berarti bahwa ASEAN, khususnya dengan peran kepeloporan dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, telah berhasil membendung Proxy War antar kutub yang terlibat dalam perang dingin kala itu yaitu AS. Uni Soviet dan RRC, sehingga ASEAN berhasil terhindar sebagai medan perebutan pengaruh ketiga negara adikuasa tersebut.    Karena itu, saya sangat khawatir ketika terbetik kabar bahwa ada beberapa kalangan di Washington, yang mencoba memaksa dan mendikte Presiden Joko Widodo pada ASEAN-US Summit beberapa waktu yang lalu, agar ASEAN Summit yang melibatkan RRC, Rusia dan India, cukup diadakan minimal dua tahun sekali, atau kalau bisa, dihilangkan sama sekali.    Jika hal ini benar, dan pemerintahan Jokowi-JK menyetujui desakan beberapa kalangan strategis di Washington, maka tak pelak lagi hal itu akan meruntuhkan netralitas ASEAN yang berhasil dipertahankan sejak awal berdirinya pada 1967 hingga sekarang. Sehingga pada perkembangannya nanti akan menggiring ASEAN ke dalam orbit AS dan Uni Eropa. Sehingga upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk memelopori terciptanya konfigurasi dan kekuatan keseimbangan baru di kawasan Asia Tenggara melalui skema kerjasama multilateral dengan RRC, Rusia dan India, akan gagal total.    Karena dengan begitu berarti AS, telah memaksakan kehendaknya pada negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, untuk berkiblat pada satu orbit saja, yaitu AS dan Uni Eropa. Seraya menafikan terciptanya suatu format kerjasama internasional baru  bersama RRC, Rusia dan India, dalam  membendung ambisi Unipolar AS dan Eropa Barat.    Pada tataran ini, kita harus mewaspadai peran para Taipan seberang laut yang nampaknya sekarang memainkan posisi sebagai Buffer Zone (Daerah Penyangga) antara kepentingan AS versus RRC, namun pada prakteknya memainkan peran sebagai saluran tidak resmi dari kepentingan  para kapitalis global AS dan Uni Eropa yang diikat oleh kepentingan bersama melestarikan Kapitalisme berbasis Korporasi       Sumber  : http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=18912&type=4#.VzXldFLgyKE

Read more »

Menelisik Sejarah Kebijakan Maritim Rusia (Menyongsong ASEAN-Russia Summit, di Sochi, Rusia, 18-20 Mei 2016)

Analisis

Penulis : Rohman Wibowo, Mahasiswa Fakultas Sosial-Politik jurusan Hubungan Internasional, Universitas Nasional, Jakarta

Tidak lama lagi, Rusia akan menjadi negara tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara ASEAN-Rusia. Pertemuan pada tanggal 18-20 Mei di Sochi mendatang terasa spesial, karena bertepatan dengan 20 tahun usia kerja sama antar ASEAN sebagai  kekuatan besar regional di kawasan Asia Tenggara dan Rusia.

Selain itu, pada pertemuan ASEAN-Rusia Senior Official Meeting (SOM) yang notabene merupakan pertemuan para pejabat tinggi juga staf ahli dalam lintas bidang (Polkam, ekonomi, dan sosial-budaya) membahas berbagai hal menarik. Salah satunya kerjasama dalam konteks kemaritiman. Dalam hal ini penelusuran Kebijakkan Kemaritiman Rusia secara historis kiranya  harus diperhatikan sebagai salah satu titik-tolak kerjasama strategis ASEAN-Rusia    Kebijakan Maritim Rusia Masa ke Masa   Terlepas dari orientasi darat kepemimpinan Tsar Ivan Terrible, Rusia nyatanya mempunyai perjalanan sejarah sebagai negara yang menaruh matra laut sebagai prioritas utama dalam perumusan kebijakan nasional. Meminjam istilah Karl Haushofer (Pakar Geopolitik), Rusia menempatkan laut sebagai ruang hidup (lebensraum).   Hal tersebut dapat kita lihat ketika masa kepemimpinan Tsar Peter I. Rusia di bawah masa pemerintahannya mulai membangun kekuatan laut. Salah satu pemikiran strategis dalam mengembangkan kekuatan laut yang dikemukakannya adalah politik air hangat (warm water policy).   Menurutnya Rusia perlu menguasai 3 (tiga) titik strategis (dalam rangka politik air hangat) yang ketika itu masih dikuasai oleh negara-negara tetangganya, yaitu : Titik strategis pertama terletak di Selatan, yakni muara sungai Don di Laut Azov menujju Laut Hitam dan Laut Tengah yang dikuasai oleh Turki.  Kedua terletak di sebelah Utara, yakni di muara sungai Neva yang menghubungkan Danau Ladoga dengan Laut Baltik. Lalu ketiga di sebelah Timur yaitu muara Sungai Amur di Pasifik yang sudah dikuasai kembali oleh Cina pada tahun 1689. (Dam,2010).   Spirit Strategi politik air hangat sebagai dasar kebijakan maritim Rusia tetap terjaga ke masa pemerintahan selanjuutnya. Hal tersebut tercermin ketika Tsarina Katarina II mulai membangun kapal-kapal perangnya sendiri dengan mengikutsertakan para tenaga ahli asing.    Lebih dari itu, pada masanya Laut Baltik dan Laut Putih telah ditempatkan sebanyak 89 kapal perang dan 40 kapal perusak (frigates), sedangkan di Laut Hitam telah ditempatkan pula sebanyak 14 kapal perang dan 50 kapal perusak. Pada masa itu, Rusia merupakan kekuatan laut kedua dunia setelah Inggris.     Kekuatan laut yang dibangun Katarina itu telah dimanfaatkan pula oleh penggantinya Tsar  Nicolas I dalam Perang Krim (1853-1856), untuk menguasai Selat Dardanella, Bosporus dan konstantinopel yang dikuasai Turki Utsamaniah. Kala itu, Rusia menelan kekalahan.   Kekalahan perang tersebut dapat dikatakan sebagai titik kelam dalam menjalankan kebijakan kemaritiman Rusia. Namun, sejak naik tahtanya Tsar Alexander II menggantikan Nicolas I, pembangunan kembali kekuatan laut Rusia secara besar-besar dimulai melalui pengangkatan Duke Konstantin sebagai menteri Angkatan Laut (AL) Rusia.   Di bawah perintah Konstantin, Armada Rusia dibagi dalam tiga kelompok (Armada Aktif, Armada Siap Tunggu, Armada Cadangan Umum). Pertama, Armada Aktif dibagi dalam dua kelompok Armada Barat berpangkalan di St. Petersburg, kronstadt, dan Nikolaev. Kedua, Armada Timur di Amur dan Vladivostok bercokol di pangkalan AL yang terletak di Sveaborg, Revel, Arkhangelsk, dan Baku.      Tidak dapat dipungkiri pemikiran kekuatan laut Rusia dipengaruhi oleh sosok ajaran Alfred Thayer Mahan. Dalam menjalankan teori-teori Mahan itu Rusia membangun kembali kekuatan lautnya menjadi kekuatan laut ekspansif. Nampaknya, historical  Sea Power Rusia bisa dijadikan pembelajaran sekaligus refleksi bagi negara-negara anggota ASEAN guna menghadapi kerja sama maritim yang akan segera ditempuh. Sebab, kawasan ASEAN sejatinya adalah kawasan yang dikelilingi laut dengan segala aktifitas kemartimannya     Sumber : www.theglobal-review.com

Read more »

Misteri Tanah Punt: Apakah Ada Hubungan Antara Firaun Mesir dengan Suku di Bengkulu?

Peradaban Mesir Purba pernah dipimpin seorang Fir’aun Perempuan yang hidup antara tahun 1479 SM – 1458 SM bernama “Ratu Hatshepsut” (kadang-kadang dieja Hatchepsut yang berarti Perempuan Bangsawan Paling Terkemuka).

Ratu Hatshepsut adalah firaun kelima dari Dinasti ke-18 di Mesir kuno. Sedangkan gelar Fir’aun adalah gelar yang dalam diskusi dunia modern digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno dari semua periode.

Dahulu, gelar ini mulai digunakan untuk penguasa yang merupakan pemimpin keagamaan dan politik kesatuan Mesir kuno, namun hanya dipakai selama Kerajaan Baru, secara spesifik, selama pertengahan dinasti kedelapanbelas.

Para Egiptologis umumnya menganggap Ratu Hatshepsut sebagai salah seorang firaun perempuan yang paling berhasil di Mesir, yang memerintah lebih lama daripada perempuan penguasa manapun dalam sebuah dinasti bumiputra.

Ratu Hatshepsut

Ratu Hatshepsut dipercayai pernah memerintah sebagai salah seorang penguasa dari sekitar 1479 hingga 1458 SM (Tahun 7 hingga 21 dari Thutmose III).

Ia dianggap sebagai ratu penguasa yang paling awal dikenal dalam sejarah dan perempuan kedua yang diketahui naik takhta sebagai “Raja Mesir Hulu dan Hilir” setelah Ratu Sobekneferu dari Dinasti ke-12.

Makamnya terus dicari para arkeologi, hingga pada 27 Juni 2007 lalu, akhirnya sebuah mumi dalam makam berkode “KV60” di Lembah Para Raja akhirnya diidentifikasikan sebagai Ratu Hatshepsut.

Mumi Ratu Hatshepsut

Ratu Hatshepsut adalah putri dari Firaun ketiga dinasti ke-18 Mesir, yaitu Thutmose-I (kadang-kadang dibaca sebagai Thothmes, Thutmosis atau Tuthmosis I) berawal pada tahun 1506 SM atau 1526 SM menurut kronologi Mesir muda atau tua.

Thutmose-I naik takhta setelah kematian raja sebelumnya, yaitu Raja Amenhotep-I.

Salah satu peninggalan Ratu Hatshepsut yang sangat terkenal adalah bangunan yang bernama Mortuary Temple of Hatshepsut atau Kuil Hatshepsut.

Yang menarik dari Kuil Hatshepsut adalah, terdapatnya gambar-gambar mural dan relief yang bercerita tentang Land of Punt atau dalam bahasa Indonesia adalah Tanah Punt atau Negeri Punt, atau kadang disebut Bangsa Punt, yakni satu daerah yang memiliki ciri kehidupan yang mirip masyarakat di wilayah Nusantara yang kini bernama Indonesia.

Mortuary Temple of Hatshepsut (Kuil Hatshepsut) (pict: wikimedia).

Ekspedisi ke Negeri Punt

Informasi mengenai ekspedisi perdagangan dinasti bumiputra Fir’aun dengan negeri bernama Negeri Punt atau Tanah Punt, telah ditemukan dalam catatan-catatan Mesir. Akan tetapi, letak pastinya masih belum diketahui.

Ekspedisi itu diperkirakan dilakukan pada  sekitar tahun 1480 Sebelum Masehi. Walau dipimpin oleh seorang wanita yaitu Ratu Hatshepsut, namun ekspedisi ini merupakan kunci indikator kepemimpinan dan keterampilan dalam memotivasi dan mengatur masyarakat Mesir dikala itu.

Mural dari Kuil Hatshepsut memperlihatkan kapal bercadik yang melakukan ekspedisi menuju ke Negeri Punt.

Rupanya selama bertahun-tahun dinasti Firaun dibawah kepemimpinan Ratu Hatshepsut telah berurusan dengan peradaban menengah dibawah mereka.

Semua itu dilakukan untuk dapat memperoleh komoditas perdagangan mereka dari “wilayah timur” dan selatan melalui Laut Merah, dan rute perdagangan langsung yang jauh ke arah timur.

Utusan dari Fir’aun ini menggunakan kapal besar bercadik yang menurut peneliti semacam tongkang pada masa kini sebagai pengangkut barang, ke wilayah timur menuju The Land of Punt atau ke Negeri Punt.

Diperkirakan, para utusan dalam ekspedisi itu ingin bertemu dengan peradaban dari timur untuk melakukan transaksi perdagangan secara langsung, karena untuk menghindari para perantara, dan bisa jadi pastinya barang berharga.

Relief yang digambar ulang dari mural di Kuil Hatshepsut memperlihatkan perahu cadik dalam ekspedisi ke wilayah timur menuju ke Negeri Punt (Land of Punt) oleh dinasti Fir’aun dibawah pimpinan Ratu Hatshepsut.

Selain itu, kapal besar bercadik itu juga diyakini oleh para peneliti untuk mengangkut batu-batu besar ‘obelisk’ dari tambang batu yang mereka dapat dari arah timur.

Teknologi pengangkutan oleh kapal bercadik ini juga diyakini peneliti sebagai alat transportasi untuk mengangkut material-material untuk membangun piramida.

Kebutuhan untuk mengangkut batu-batu besar hingga 70 ton dari tambang yang letaknya sangat jauh menuju ke situs piramida sangat diperlukan orang Mesir ketika membangun piramida.

Ini berarti bahwa teknologi dan aplikasi untuk dapat membangun tipe kapal ini telah berusia sekitar 1000 tahun pada saat Hatshepsut membangun armada lautnya.

Letak “Negeri Punt” Masih Misterius

Kemungkinan lokasi Punt masih misteri, kemungkinan di sekitar Laut Merah dan rute perjalanan besar melalui darat dan laut (wikimedia).

Perjalanan ekspedisi yang dilakukan utusan dari dinasti Fir’aun menurut relief ke wilayah timur masih menuai misteri.

Begitu pula dengan kisah keberadaan Negeri Punt yang dikunjungi dinasti Fir’aun yang terdapat dalam relief Kuil Hatshepsut selama ribuan tahun, juga masih menjadi misteri.

Banyak analisis juga masih berargumen tentang keberadaan dimana pastinya negeri Punt berada.

Kebanyakan ahli meyakini bahwa Punt terletak di sebelah tenggara Mesir, kemungkinan di Tanduk Afrika seperti di Somalia, Ethiopia dan Sudan. Ada pula ahli yang menunjuk Arabia sebagai Punt.

Negeri Punt, juga dijuluki Pwenet, atau Pwene oleh bangsa Mesir Kuno, adalah mitra dagang Mesir Kuno yang memproduksi dan mengekspor emas, damar aromatik, dalbergia melanoxylon, eboni, gading, budak, dan binatang liar.

Menurut sejarawan abad pertama, Titus Flavius Josephus (37 – c. 100), ia menulis:

“Phut adalah pendiri Libya, dan penduduknya disebut Phutites (Phoutes), yang penamaannya berasal dari dirinya sendiri. Ada juga sebuah sungai di negara Moor yang menyandang nama Phut, yang mana dari hal itu adalah bahwa kita dapat melihat bagian terbesar dari yang historiographers Yunani sebutkan, bahwa sungai dan negara berbatasan dengan sebutan Phut (Phoute)”

Sedangkan menurut sejarawan Persia Muhammad ibn Jarir al-Tabari atau dikenal dengan At-Tabari (sekitar tahun 915) menceritakan tradisi bahwa istri Put bernama Bakht, adalah putri dari Batawil bin Tiras.

Tampak istri penguasa Negeri Punt (tengah) menggunakan ikat kepala dari relief Kuil Hatshepsut di monumen Deir el-Bahri.

Dalam Kitab Perjanjian Lama, Nabi Nuh memilik tiga putra yaitu Ham, Sem dan Yafet. Dalam peristiwa banjir besar hanya satu anak Nabi Nuh yag selamat, yaitu Ham.

Sedangkan Phut atau Put adalah anak ketiga dari Ham, yaitu salah satu anak Nabi Nuh. Dialah yang menurunkan bangsa-bangsa di dunia.

Mumi Ratu Hatshepsut

Di dalam Alkitab Tabel Bangsa-Bangsa, nama Put (atau Phut) juga digunakan dalam Alkitab bagi orang-orang atau bangsa yang dikatakan sebagai keturunan dari Ham yang biasanya berada di daerah Libya Kuno.

Dalam Kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam Kitab Kejadian, Put adalah salah satu dari tiga putra Nuh yang selamat dari bencana air bah yang membinasakan seluruh bumi bersama-sama saudara-saudara laki-lakinya: Sem dan Yafet.

Tapi hubungan dari keturunan ini kadang-kadang juga dikaitkan dengan suatu wilayah yang disebut sebagai “Tanah Punt” (the Land of Punt) yang telah dikenal dari sejarah Mesir Kuno.

Negeri Punt dan kemiripan dengan budaya Nusantara

Namun berdasarkan penelitian mutahir, ciri kehidupan “Tanah Punt” ternyata sangat mirip dengan budaya Masyarakat Nusantara, terutama di sekitar Pantai Barat Sumatera di bagian selatan, yang kini wilayahnya adalah sekitar provinsi Bengkulu.

Ada beberapa kemiripan hubungan dari budaya Negeri Punt dan budaya di Bengkulu, terutama oleh suku Enggano, diantaranya adalah:

1. Rumah Bangsa Punt mirip rumah Suku Enggano di Bengkulu

Dari beberapa manuskrip dan relief di Kuil Hatshepsut Mesir, digambarkan rumah Bangsa Punt yang mirip seperti rumah-rumah tradisional suku Enggano yang berada di Pulau Enggano di barat Pulau Sumatera bagian selatan, yang pada saat ini masuk ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Rumah suku Enggano ini berbentuk seperti kubah dengan lantai datar yang berupa lingkaran. Rumah ini adalah jenis rumah panggung, yang berada lebih dari satu meter dari atas tanah karena disanggah oleh beberapa balok kayu sebagai pondasinya.

Materi dinding dan atap rumah menjadi satu, terdiri dari dedaunan mirip rumbia dan dibentuk seperti kubah. Rumah tradisional ini hanya memiliki satu pintu berupa lubang yang dibuat pada dinding bagian bawah lengkap dengan tangganya yang terbuat dari kayu dan menuju ke bawah.

Bentuk rumah tradisional yang sangat khas dari suku Enggano yang berada di Pulau Enggano ini tergambar di dalam mural dan relief pada Kuil Hatshepsut di era dinasti Firaun dibawah kepemimpinan Ratu Hatshepsut di Mesir, sebagai rumah Bangsa Punt (lihat gambar dibawah ini).

Rumah Bangsa Punt pada mural di Kuil Ratu Hatshepsut

Persamaan antara rumah Bangsa Punt pada mural di Kuil Ratu Hatshepsut (kiri) dengan rumah khas Suku Enggano di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu (kanan).

2. Hiasan Kepala

Masih dari beberapa mural dan relief Kuil Hatshepsut di Mesir, terlihat beberapa sosok yang memakai berupa hiasan di kepala atau ikat kepala yang digambarkan dalam kuil tersebut sebagai Bangsa Punt.

Tak hanya bentuk rumah tradisional, namun ternyata ikat kepala yang tergambar sebagai Bangsa Punt pada mural di kuil yang dibangun dinasti Firaun pada era Ratu Hatshepsut itu  juga tampak mirip seperti ikat kepala tradisional ciri khas dari Suku Enggano di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu (lihat gambar dibawah ini).

Hiasan ikat kepala bangsa Punt pada mural di Kuil Ratu Hatshepsut.

Persamaan antara hiasan kepala atau ikat kepala Bangsa Punt pada mural di Kuil Ratu Hatshepsut (kiri) dengan hiasan kepala atau ikat kepala ciri khas Suku Enggano di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu (kanan).

Persamaan antara hiasan kepala atau ikat kepala Bangsa Punt pada mural di Kuil Ratu Hatshepsut (kiri) dengan hiasan kepala atau ikat kepala ciri khas Suku Enggano di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu (kanan).

3. Kebiasaan membawa pisau di pinggang dari jenis pisau yang mirip

Dari beberapa mural dan relief di Kuil Hatshepsut Mesir, juga terlihat sosok-sosok Bangsa Punt yang terlihat terbiasa membawa pisau tradisional yang diselipkan di pinggang.

Pisau tradisional oleh bangsa Punt dalam mural itu ternyata juga mirip seperti pisau tradisional yang digunakan pada pakaian adat di Provinsi Bengkulu (lihat gambar dibawah ini).

Persamaan antara pisau tradisional Bangsa Punt pada mural di Kuil Ratu Hatshepsut (kiri) dengan pisau tradisional ciri khas Suku Enggano di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu (kanan).

4. Beberapa kosa-kasa Suku Rejang Bengkulu mirip kosa kata bahasa Mesir Kuno

Dari literatur Mesir Kuno, beberapa kosa-kata bangsa Mesir Kuno memiliki kemiripan dengan kosa-kata bahasa suku Rejang di Bengkulu. Berikut beberapa diantaranya dalam tabel dibawah ini.

Selain bersumber dari relief Kuil Hatshepsut, ada beberapa argumen lain yang memberi bukti lokasi Tanah Punt berada di sekitar Pantai Timur Sumatera Bagian Selatan, yaitu:

• Lokasi di timur yang jauh dari Mesir. Tampak lokasi Pulau Enggano yang berada jauh di timur dari wilayah Mesir, yang mana pada kala itu Bangsa Mesir menggunakan kapal bercadik dalam ekspedisinya.

• Terdapat situs-situs purbakala di Sumatera bagian selatan. Di daerah Sumatera Bagian Selatan, banyak ditemukan situs-situs purbakala yang berusia ribuan tahun, diantaranya : Situs Besemah di Sumatra Selatan (berusia 4.500 tahun) dan situs Gua Harimau di Sumatra Selatan (berusia 4.840 tahun).

Penduduk Pulau Enggano

Pulau Enggano berada sekitar 100 km disebelah barat daya dari Pulau Sumatra, atau berada disebelah barat dari Provinsi Bengkulu dan termasuk wilayah provinsi tersebut.

Panjang pulau ini sekitar 35 km dengan lebar sekitar 16 km, dengan area seluas 402.6 km². Ketinggian daratannya sekitar 100 meter diatas permukaan laut dengan daratan tertinggi berada pada 281 meter diatas permukaan laut.

Penduduk asli Pulau Enggano adalah Suku Enggano, yang terbagi menjadi lima “puak asli” (penduduk setempat menyebutnya suku). Semuanya berbahasa sama, bahasa Enggano.

Suku atau Puak Kauno yang mulai menempati tempat ini pada zaman Belanda (sekitar tahun 1934).

Selain Suku Kauno, terdapat Suku Banten (pendatang), dan empat suku lainnya. Suku Enggano memakai Bahasa Enggano dalam percakapan sehari hari.

Sebagian dari mereka percaya bahwa mereka adalah bagian dari keturunan suku Batak-Nias di kepulauan Sumatra. Suku yang hanya dapat ditemui di Indonesia ini memakai bahasa Enggano – (eno).

Sebagian besar penduduk pulau Enggano merupakan masyarakat yang religius. Lebih dari 96 % penduduk menganut agama Islam aliran Sunni & Kristen mazhab Protestan, dan sisanya masih animisme.

 

Mereka beraktifitas sebagai nelayan dan petani (coklat dan lada) dan dari hasil panennya dijual ke Bengkulu. Kota terbesar di pulau Enggano ada tiga buah, yaitu Barhau, Kabuwe dan Kayaapu. Pada sensus tahun 1989, pulau ini memiliki 1420 jiwa.

Angka ini bertambah, pada tahun 1994 menjadi 1635 jiwa yang mana sebanyak 64% adalah Suku Enggano atau dalam bahas Inggris disebut sebagai Engganese people.

Catatan terakhir, penduduk Pulau Enggano berjumlah sekitar 1.600 orang. Ada enam desa di Pulau Enggano yang semuanya telah terhubung oleh jalanan, yaitu Desa Kahayapu, Kaana, Malakoni, Apoho, Meok dan Banjarsari. Di pulau Enggano terdapat 5 buah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang terletak di desa Apoho, Banjar Sari, Ka’ana, Meok dan Kayaapu.

Penamaan “Enggano” berasal dari bahasa Portugis yang berarti “salah” atau dalam bahasa Inggris ‘mistake’. Pada 5 Juni 1596, Cornelis de Houtman mempublikasikan pulau ini, namun waktu itu ia tak sempat sampai ke daratannya. Baru pada tahun 1771, Charles Miller sukses merapat dan berhasil naik ke daratan pulau itu dan berjumpa dengan suku aslinya.

Referensi:

• Ian Shaw & Paul Nicholson, The Dictionary of Ancient Egypt, British Museum Press, London. 1995, p.231.
• Shaw & Nicholson, hal.231.

Pustaka:

• wikipedia, Phut
• wikipedia, Land of Punt
• wikipedia, Hatshepsut
• wikipedia, Pulau Enggano
• wikimapia, Pulau Enggano via satelit
• Pakaian Adat, Pakaian Pengantin Bengkulu tahun 1921
• E-book, Jelajah Musi: Eksotika Sungai Di Ujung Senja
• learnodo-newtonic.com, Hatshepsut | 10 Facts About The Female Pharaoh of Egypt
• artsales.com, Hatshepsut’s expedition to Punt as recorded in Egyptian art
• atlantisjavasea.com, Land of Punt is Sumatera

Sumber : https://indocropcircles.wordpress.com

Read more »

Kapal Perang Turki Bergerak ke Aceh

Kapal perang Turki

Pemerintah Turki mengirimkan kapal perangnya menuju perairan sekitar Aceh. Pengiriman itu dimaksudkan untuk menyelamatkan para pengungsi Rohingya yang terombang ambing di sekitar Asia Tenggara.

“Pemerintah telah menginstruksikan kapal perangnya berlayar menuju Asia Tenggara untuk bergabung dengan utusan internasional dalam membantu pengungsi Rohingya,” ujar Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu, demikian dikutip dari Kantor Berita China Xinhua, Jumat (22/5).

Tak hanya itu, pemerintah Turki juga menyumbangkan dana sebesar USD 1 juta sebagai bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Bantuan ini diserahkan melalui lembaga PBB untuk pengungsi.

Pengungsi Rohingya

“Turki juga akan mencoba kemungkinan membantu operasi kemanusiaan untuk memastikan tersampaikannya bantuan kemanusiaan terhadap Rohingya dan Bengalis yang terombang ambing di laut lepas,” demikian pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Turki.

Seperti diketahui, ratusan pengungsi Rohingya dilaporkan memasuki perairan Thailand sejak awal bulan ini. Keberadaan mereka menyusul pengungsi lainnya yang terdampar di wilayah Indonesia.

PBB memperkirakan masih ada ribuan pengungsi yang terombang ambing di lautan setelah ditinggalkan begitu saja oleh pihak yang memfasilitasi mereka untuk keluar dari Myanmar. Dari data yang ada, lebih dari 25 ribu etnis Rohingya keluar dari negerinya selama tiga bulan terakhir.

Merdeka.com

Read more »

Melihat Nasi dan Lauk, Pengungsi Rohingya Menangis

Suara Hasan Ali lirih saat menceritakan perjalanannya di laut hingga berakhir di Indonesia. Seperti warga minoritas Rohingya lainnya, Hasan adalah pelarian dari diskriminasi dan kekejaman yang diterimanya di Myanmar.

Hasan bersama lebih dari 300 warga Rohingya dan Bangladesh diselamatkan oleh warga Desa Simpang Lhee, Julok, Aceh Timur pada Rabu (20/5) dini hari tadi. Mereka kemudian ditempatkan di meunasah, diberi pakaian, mandi dan makan sepuasnya, dari hasil swadaya masyarakat setempat.

"Tiga bulan kami tidak makan, kini kami makan," kata Hasan sambil terisak saat diberikan dua piring berisi penuh nasi oleh warga desa, Rabu (20/5).

Melihat Hasan menangis, warga lainnya juga ikut meneteskan air mata.

Pada CNN Indonesia, Hasan mengatakan pergi dari Myanmar dibantu oleh seorang warga Rohingya yang telah hidup makmur di Thailand bernama Anwar. Bersama ratusan warga Rohingya lainnya, Hasan ditempat di kapal yang dilarung ke laut.

Pengungsi Rohingya, Hasan Ali, menangis saat diberi makanan di tempat penampungan pengungsi di Aceh, Rabu (20/5). (CNN Indonesia/Denny Armandhanu)

Kehidupan mereka di laut mengenaskan. Kapal mereka dirusak oleh lima orang Myanmar. Pria 33 tahun ini menceritakan, di tengah laut lima orang warga Myanmar tiba-tiba datang, membawa makanan dan minuman untuk ditukar dengan bagian mesin kapal.

"Mesin diangkat, bensin juga dibawa. Ditukar dengan beras, air, cabe dan garam," kata Hasan.

Kapal mereka tidak diperbolehkan merapat ke Thailand dan Bangladesh. Bantuan dari kedua negara tersebut hanya berupa makanan seadanya, dilemparkan dari helikopter. Pasokan yang tipis, Hasan hanya makan sehari sekali, minum dua kali sehari.

"Ada dapur di kapal, untuk memasak nasi dan garam. Mie instan kami makan mentah tanpa dimasak," kata Hasan.

Hasan diselamatkan oleh para nelayan di desa Simpang Lhee pada Rabu (20/5) dini hari tepat di saat persediaan makanan mereka habis. Kini dia bisa memakai pakaian yang layak, makan yang kenyang, dan tanpa rasa takut akan kehilangan nyawa di laut.

Ada ribuan warga Rohingya yang kini ditampung di beberapa lokasi di Aceh. Sebagian tiba pekan lalu saat kapal mereka mencapai pantai Lhokseumawe dan Langsa.

CNN

Sumber: http://www.atjehcyber.net

Read more »

Pidato Jokowi dan Xi Jinping, Pinang Dibelah Dua

Presiden China Xi Jinping (kiri), Presiden Jokowi dan PM Jepang Shinzo Abe (kanan) (photo: Reuters)

Ada hal yang menarik dari pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping kemarin, saat Pembukaan KAA. Presiden Jokowi yang pertama pidato dan dia mengatakan lembaga semacam Bank Dunia, ADB, dan IMF harus dibubarkan.

“Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional), dan ADB (Bank Pembangunan Asia) adalah pandangan usang yang perlu dibuang,” tegas Jokowi dalam sambutannya di acara peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA), di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4/2015).

“Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan dunia, menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara lain,” lanjut Jokowi.

Pada pidato Presiden China Xi Jinping selanjutnya, isu besar yang dia angkat sama dengan Presiden Jokowi. Presiden China menginginkan tatanan keuangan dunia yang baru. Bahkan lebih jauh Xi Jinping menyampaikan usulan konkrit tentang inisiatif pembentukan Bank Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Asia (AAIB) yang akan mewadahi persoalan keuangan Asia dan Afrika.

Presiden Jokowi maupun Xi Jinping ingin memberi pesan (“menampar”) Amerika Serikat dan Eropa bahwa Indonesia dan China punya solusi lain soal aturan keuangan dunia, yang seringkali memusingkan kepala (Indonesia). Di lain sisi China mendorong isu, bahwa mereka adalah alternatif pemain utama dalam keuangan dunia.

Dalam pidato kemarin, isi dari pidato Presiden Jokowi seakan langsung dijawab oleh Presiden China Xi Jinping.

Jauh sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menggelontorkan konsep Poros Maritim Indonesia. Xi Jinping kemarin menegaskan lagikonsep jalur Sutra Maritim yang menghubungkan Asia dan Afrika.

Presiden Jokowi dan Xi Jinping memiliki sejumlah platform pemikiran yang sama, untuk pembangunan ekonomi regional. Persoalannya, tinggal bagaimana para menteri dan rakyatnya mendorong mewujudkan konsep tersebut.

Untuk lebih jelasnya, kita simak pidato Presiden China, Xi Jinping  kemarin, yang dikutip dari Antara News dan Detik.com :

Jakarta – Presiden China Xi Jinping mengedepankan terbentuknya kerja sama ekonomi dalam pidatonya di Asian-African Summit 2015. Dia kemudian meyakinkan negara-negara Asia Afrika bahwa jalur sutra yang dulu pernah ada masih relevan.

“China akan bekerja dengan semua pihak dan pembangunan jalur sutra ekonomi pada abad 21 akan menjadi jalur sutra maritim,” tutur Jinping berbahasa Mandarin di Assembly Hall JCC, Senayan, DKI Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Jinping juga menjamin bahwa negaranya akan berkomitmen penuh untuk lebih mendekat pada kerja sama Asia-Afrika. Akhir tahun ini Jinping menjanjikan akan menjalin kerja sama politik dan diplomasi tanpa memandang kondisi politik.

“Di sini saya akan mengumumkan bahwa lima tahun ke depan, kami akan menjadi tuan rumah dalam festival tahunan kepemudaan Asia-Afrika yang mengundang total 2.000 bangsa dari kedua benua, China akan menyusun pusat kerja sama Asia-Afrika untuk kerja sama selanjutnya, (dan) akan meluncurkan program pertukaran budaya,” papar Jinping.

China juga akan mengatur dan meluncurkan bank investasi infrastruktur dan membuat manfaat nyata dari ‘Silk Road Fund’. Jinping juga memastikan bahwa selain kerja sama selatan-selatan, dia akan menjembatani kerja sama utara-selatan.

“Dan bekerja bersama dengan negara lain untuk menjaga perdamaian dan stabilitas sesuai dengan perkembangan dan kemakmuran,” pungkas Jinping. (Detik.com).

Presiden China Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo

Jakarta – Dalam pidato Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, Presiden Tiongkok Xi Jinping berkomitmen memberikan 100.000 pelatihan bagi negara-negara berkembang di Asia-Afrika dalam kurun waktu lima tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Xi saat menyampaikan pidato di depan pleno pemimpin tingkat tinggi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Balai Sidang Jakarta, siang ini.

Pidato Xi sebagian besar membahas pentingnya kerja sama ekonomi Asia Afrika dan partisipasi negara-negara maju dalam pembangunan global untuk mencapai pertumbuhan yang merata.

Presiden Xi juga menyebutkan bahwa inisiatif pembentukan Bank Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Asia (AAIB) merupakan salah satu bentuk komitmen Tiongkok terhadap kemajuan yang lebih adil dan inklusif.

“Sangat penting untuk membawa negara-negara maju dalam pembangunan dunia, baik melalui Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dan investasi, untuk menyeimbangkan kemitraan pembangunan global,” kata dia.

Sebagai salah satu negara maju di Asia, Xi mengatakan Tiongkok siap untuk menjalin hubungan dekat dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Asia-Afrika.

Tiongkok akan membentuk Pusat Kerja Sama Tiongkok Asia-Afrika untuk mendukung penguatan kerja sama di berbagai bidang.

Presiden Xi Jinping mendapatkan kesempatan pertama dalam pleno pertama pertemuan tingkat tinggi Konferensi Asia Afrika yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe. (Antara News).JKGR

Read more »