Rabu, 30 April 2014

MafiaWar : Popularitas Jokowi dan Uang Haram Mafia 'China Connection' (BAG 2)

mw


Luar biasa banyak media massa yang dikontrak cukong Jokowi. Lebih 70% dari total pasar media massa di Indonesia.
Apa maksudnya? Tak lain agar membentuk arus liar 'Tsunami Opini' pencitraan palsu untuk Jokowi dan memuluskan seakan rakyat mendukung Jokowi jadi Presiden RI 2014.
Tak kurang jika Voa-Islam.com memberitakan fakta Jokowi, ratusan bahkan ribuan komentar 'pedas' dari relawan bayaran JASMEV (Jokowi Ahok Social Media Volunteer) membombardir fakta dengan jawaban ngawur, bias, sumpah serapah dan tak berbanding data kuat. Jasmev ini suka menipu fakta ya! Semua lawan politik Jokowi di berangus habis.
Manusia Setengah Dewa kok Masih Korupsi?
Jokowi Pun Ikutan Korupsi Rupanya?
  1. Jokowi terlibat dalam penggelapan / korupsi dana APBD untuk KONI Surakarta sebesar Rp. 10 miliar. Sebagian di alihkannya ke Persis secara melanggar hukum.
  2. Jokowi terlibat korupsi dan suap dalam pelepasan aset pemda Solo, Hotel Maliyawan, dimana pelepasan aset gedung hotel sarat suapdanKKN. Mengenai suap dan korupsi Jokowi serta pelanggaran UU, PP, Perda, dll.
  3. Korupsi Jokowi pada penyaluran dana BPMKS sebesar Rp. 9.9 miliar, dimana laporan realisasi 110.000 siswa namun faktanya ternyata kurang dari 65.000 siswa Solo.
  4. Korupsi Jokowi pada dana hibah Gub Jateng dan dana APBD untuk rehabilitasi dan pembangunan Pasar di Kota Solo.
  5. Korupsi Jokowi pada dana hibah Gub Jateng dan dana APBD untuk rehabilitasi dan pembangunan Pasar di Kota Solo.
  6. Korupsi dan KKN Jokowi pada proyek pengadaan Videotron di Kota Solo.
  7. Korupsi dana APBD yang sangat nyata dan terang benderang pada pengadaan mobnas Esemka sbg Mobil Dinas. Langgar semua aturan/UU/Hukum.
  8. Korupsi Jokowi pada dana bantuan program koperasi dan UKM Solo dgn modus koperasi / UKM fiktif sebagai penerima bantuan dana.
  9. Korupsi Jokowi pada proyek rehabilitasi THR Sriwedari Solo yang mengakibatkan proyek rehabilitasi tersebut macet dan mangkrak selama 2 tahun.
Jumlah kasus korupsi Jokowi di Solo, sedikitnya 14 kasus dan sejumlah kasus suap (dari Imelda, Lukminto cs), sebagian macet di Kejari Solo, juga diantaranya adalah korupsi Jokowi di proyek KJS, KJP, MRT, Monorel dalam periode selama blm 1 tahun jadi Gub DKI Jakarta.
Sebelumnya voa-Islam mengungkap kejanggalan dalam peningkatan jumlah kekayaan Jokowi. disini beritanya
Kristenisasi Dibalik Lelang Jabatan Jokowi Ahok
Mafia War edisi 13 ini kembali mengulas konspirasi Cina Perantauan dan bahayanya bagi umat Islam Indonesia.
Konspirasi Mafia Cina ini sudah sejak 2011 silam menyiapkan nama Jokowi untuk menjadi calon Presiden dan menjaga kepentingan mafia Cina agar tetap lestari pasca turunnya SBY.
Grand Design pengembangan skenario untuk menciptakan 'tokoh boneka' yang di gadang-gadang menjadi pemimpin, baik Gubernur ataupun Presiden via rekayasa opini publik yang di cetuskan aktivis-aktivis UGM (Universitas Gajah Mada).
Kemudian ide tersebut direalisasikan untuk merekayasa opini publik melalui media dan kemudian bergulir kencang dan di akomodasi oleh para pemilik modal.
Khusus untuk rekayasa Popularitas Jokowi, semula hanya melibatkan aktivis dan pengusaha lokal Tionghoa : Imelda Tan (Paragon), Lukminto (Sritex) cs.
Baru setelah Jokowi menang untuk periode ke-2 sebagai Walikota Surakarta atau Solo, konglomerat Edward Suryajaya (ex Pemilik Group Astra, konglo terkaya RI) bergabung.
Awalnya, Skenario Rekayasa Opini Publik terhadap Jokowi ini hanya ditujukan untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah, kalahkan Bibit Waluyo, namun balik kanan bubar jalan dan putar haluan mengincar target baru, yaitu DKI Jakarta.
Perubahan target menjadi Cagub DKI dan terus jadi Presiden, dimulai saat Edward Suryajaya cs sukses konsolidasi kekuatan konglomerat Tionghoa.
Konsolidasi konglomerat Tionghoa itu tidak terlepas dari peran besar James Riady (pemilik Lippo grup) yang pada 2009 jadi tim koordinator dana SBY. James Riady berhasil himpun hampir semua konglomerat Cina utk mendukung penuh Jokowi sebagai Gubernur DKI dan lanjut ke Presiden RI 2014.
Peran besar lain adalah dari Jenderal Luhut Panjaitan yang sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat. Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp. 187 triliun (hutang pokok) plus Rp. 600 Trilyun (bunga) sampai 2032!
Mereka semua mendukung penuh Jokowi melalui media-media yang di bayar, uang, jaringan (china connection) dan turut berkampanye menangkan Jokowi.
Hasilnya tak mengherankan, laporan dari semua lembaga intelijen negara sama: konglomerat Tionghoa (incl : Buronan BLBI) dan komunitas Tionghoa solid mendukung ke Jokowi dan Presiden SBY pun sudah menerima laporan tersebut. Konfirmasi itu kami peroleh dari Jenderal purnawirawan yang menjadi pensihat Presiden RI.
Bahkan saking besarnya dana setiap hari pemberitaan tak lepas dari nama Jokowi, sudah kebelet betul agar Jokowi menjadi calon Presiden dan bahkan membuat film berjudul namanya, 'Jokowi', yang dirilis pada 20 Juni 2013 lalu dan gagal di pasaran.
Sang produser KK Dheeraj sempat membuat promosi ‘konspiratif’ dan di setting berkesan Jokowi menolak filmnya ditayangkan, padahal ini cuma ‘gertak sambal’ supaya beliau ini tidak tercitrakan sebagai orang yang ‘haus publisitas’ dengan kecenderungan mau melambaikan tangan di 2014. Film ini telah menghabiskan 13 miliar rupiah.
Dari kompas.com pada 2 Mei 2013, Jokowi mengatakan, “Enggak tahu, saya belum bertemu sama yang buat. Di depan, saya ngomong kalau saya tidak mau. Saya mau ketemu, tapi enggak tahulah, wong belum mengerti. Saya ini bukan tokoh, tapi tikih kecil-kecilan.”
Pada awalnya Mafia Cina ini tak cuma mengincar posisi Presiden RI dan Jokowi di usung, namun belakangan ketika Jokowi sudah di 'atas angin' mulailah ia juga memasarkan idelogis kapitalis-liberalis berbalut isu kerakyatan. Isu Kristenisasi massal tak urung ditanggalkan mereka dengan tokoh 'anjing galak' bernama Ahok alias Basuki Tjahaya Purnama untuk mengawal Kristenisasi massal.
Awalnya angkat Jokowi, setelah itu angkat tokoh Cina Ahok yang menjadi 'anjing galak' Kristenisasi.
Tokoh ulama Betawi KH. Fachrurozi Ishaq menilai kebijakan menempatkan lurah Kristen tersebut adalah agenda terselubung Kristenisasi. Dengan memanfaatkan Jokowi dan Ahok yang memang di persiapkan untuk memimpin Indonesia pasca lengsernya SBY 2014 ini.
Sejak diangkat menjadi Lurah hasil lelang jabatan, 27 Juni 2013, penolakan warga Lenteng Agung terhadap Lurah Susan terus bergejolak dan perempuan itu tetap tidak diterima warga, antara lain karena perbedaan agama dengan warga yang dipimpinnya. Susan beragama Kristen, sedangkan warga Lenteng Agung yang berjumlah sekitar 50-an ribu mayoritas beragama Islam.
Menurut warga setempat, selama Susan menjabat sebagai Lurah Lenteng Agung, dampak negatifnya langsung terasa. Tergerusnya etika pergaulan sosial yang sudah membudaya di masyarakat Lenteng Agung. Ucapan salam diganti menjadi ‘selamat pagi’ atau ‘good morning’ bukan ucapan salam layaknya mayoritas warga Lenteng Agung.
"Saya sudah melihat dari awal ketika ada pelelangan lurah, bahwasanya Jokowi dan Ahok sudah menempatkan orang-orang non Islam di posisi penting tapi dengan cara lelang, padahal orang itu sudah disiapkan oleh dia, lelang itu strategi dia," ujar Kyai Ishaq saat konferensi pers Forum Umat Islam (FUI) mendukung warga Lenteng Agung yang menolak lurah Susan, Kamis (3/9/2013) di Jakarta.
"Sebentar lagi sekolah-sekolah, nanti kepala sekolah SD, SMP, SMA akan dipegang oleh orang-orang Kristen," tambahnya.
"Kalo itu terjadi, saya akan berada di barisan paling depan untuk melawan itu semua," tegas ulama Betawi ini.
Celoteh Ahok Kerap Meremehkan Islam dan Namun Politisasi Agama Kristen
Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Jakarta, Hendardi, dalam tulisannya berjudul Demokrasi dan Politisasi Agama diKompas (3/7/2009), menyatakan, politisasi agama tampak dalam seputar kesalehan personal kandidat, performa pakaian para istri kandidat, maupun pilihan agama dan orientasi keberagamaan seorang kandidat pesta Demokrasi.
Politisasi agama, tulis Hendardi, bekerja dengan mengeksploitasi hal-hal yang merupakan identitas dan domain personal ke arena publik. Eksploitasi itu untuk dua kepentingan: menundukkan lawan atau untuk menghimpun dukungan baru.
Jika politisasi diperagakan untuk menundukkan lawan politik, bisa diduga pemicu politisasi dari seberang seorang kandidat. Sementara jika dimaksudkan untuk menghimpun dukungan baru dan memperluas konstituensi, politisasi agama sengaja didesain oleh diri sendiri.
Fenomena semacam itu, menurutKoordinator FSAI Yogyakarta Azis Anwar Fachrudin(Suara Karya, 05/07/2013), membawa sejumlah imbas negatif.
Pertama, fetisisme agama. Fetisisme adalah fenomena budaya populer. Ia menggunakan berbagai pesona dan daya pikat (charm) untuk memengaruhi bahkan mengendalikan orang-orang atau massa.
Kedua, dekonstruksi nilai kesucian dari simbol itu. Simbol yang menjadi tameng kesucian untuk mengiba rasa simpati justru membuat publik muak. Simbol yang suci itu bisa mengalami desakralisasi. Dekonstruksi nilai kesucian itu tak ubahnya sama dengan ketika simbol-simbol religi memasuki ruang komodifikasi agama, terutama saat bertepatan dengan momen-momen tertentu (Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan lain-lain).
Ketiga, banalitas agama. Politisasi simbol agama telah menciptakan suatu konsekuensi kultural. Yakni, terbaurnya ‘budaya luhur’ dengan ‘budaya rendah’. Akibatnya, agama menjadi sesuatu yang murah.
[Umar/voa-Islam.com]
Sihol Manullang Ketua Barisan Pendukung Jokowi Korupsi
Jokowi bukanlah manusia setengah dewa, para pendukungnya yang dibayar untuk menggelembungkan opini. Sayangnya yang menggelembungkan opini juga bukan manusia suci, namun munafik. Kenapa?
Salah satunya, tim sukses Jokowi, Sihol Manullang adalah sala satunya. Sangat ironis Ketua Barisan Pendukung Jokowi Sihol Manullang ternyata seorang koruptor. Dia divonis 4 tahun penjara.
Menurut hakim Ugo, Sihol Manullang telah memperkaya PT Asgarindo sebesar Rp 15,741 miliar.

Rekanan KPU, Dirut PT Surfindo Indah Prestasi (SIP) Sihol P. Manulang, diganjar pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta Sihol divonis dengan dakwaan primer, terbukti secara melawan hukum merugikan negara dalam proyek pengadaan kotak suara Pemilu 2004.
Jokowi yang dibangga-banggakan media ternyata merasa nyaman dengan ketua tim relawannya yang seorang koruptor? Ironis bukan?
Ditengah krisis kepemimpinan bangsa ini, Jokowi digadang-gadangkan akan menjadi seorang pemimpin masa depan, tapi apa mau dikata, ketua timsesnya sendiri seorang koruptor.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah Jokowi tidak tahu? ataukah Jokowi pura-pura tidak tahu?
Bagaimana Jokowi mau melakukan pemerintahan yang bersih kalau ketua organ tim suksesnya sendiri seorang koruptor?
Kita semua tahu, bangsa ini sedang hangat-hangatnya menjadi sorotan dunia karena korupsinya dan korupsi telah membunuh bangsa ini karena merampas hak rakyat terutama rakyat miskin. Rakyat yang cerdas akan memilih pemimpin yang benar-benar bersih tanpa pencitraan, jangan berikan koruptor panggung di pentas politik.
Desak Jokowi untuk memberikan klarifikasi ini, termasuk Sihol Manullang. [rio/voa-Islam.com]
Siapa Sebenarnya Jokowi ?
Minggu pagi awal Desember itu sebenarnya tidak ada niat dan keinginan saya untuk bicara atau memikirkan politik. Seusai berolah raga memukul si bola putih kecil di lapangan golf Kemayoran, saya berencana menghadiri acara perkawinan putra seorang teman dan menikmati liburan menonton film di Studio 21 bersama keluarga.
Namun memang sudah merupakan ‘kutukan’ kayaknya, usai selasaikan 9 hole dan baru saja duduk dan pesanan makan di club house, eh datang menghampiri seorang teman lama dari Surabaya. Ternyata beliau sedang berada di Jakarta bersama teman–temannya yang semuanya dosen dari Universitas Gajahmada Yogyakarta. Sahabat lama itu memperkenalkan ketiga temannya yang sudah semuanya berusia sekitar lima puluhan tahun. Kami pun larut dalam perbincangan.
Ketiga staf pengajar Fisipol UGM Yogayakarta itu tanpa diduga tiba–tiba bicara tentang Joko Widodo. Ya Joko Widodo atau lebih kita kenal dengan nama Jokowi. Yang sangat menarik dari pembicaraan kami itu adalah mengenai peran ketiga dosen UGM tersebut dalam ‘menciptakan’ sosok Jokowi sehingga menjadi ‘orang atau tokoh’ seperti yang kita ketahui selama setahun terakhir ini.
Jokowi dapat dikatakan sebagai hasil ciptaan ketiga dosen UGM ini. Mereka adalah dosen, ahli komunikasi massa dan ahli politik dari UGM Yogyakarta yang menjadikan Jokowi sebagai ‘eksprimen’ atau ‘kelinci percobaan’ dalam rangka menguji efektifitas sebuah pencitraan yang dilakukan secara sistematis dan akademis.
Meski demikian mereka mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap Jokowi yang mereka nilai lupa diri dan tidak memiliki hubungan manusiawi yang baik. Mereka juga menuduh Jokowi sebagai orang yang tidak tahu membalas budi dan mudah melupakan jasa orang lain.
Ketiga dosen tersebut mengatakan bahwa selama Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, tidak sekali pun mau menerima telpon dari mereka, apalagi mengharapkan Jokowi sudi menghubungi mereka. Sifat jokowi yang lupa diri, lupa balas jasa dan tidak menjaga pertemanan itu sudah nenjadi rahasia umum di kalangan sahabat–sahabat atau kolega–kolega Jokowi di Solo dan Jawa Tengah.
”Sejak Jokowi jadi Gubernur Jakarta perangainya memang jauh berubah. Kita kenal betul karakter Jokowi, namun dulu tidak separah ini” ujar salah seorang dari mereka. Mendengar ekspresi kekecewaan orang–orang yang telah membesarkan Jokowi itu, saya hanya bisa tersenyum kecut.
“Mereka tidak tahu, jangan hanya dosen dari UGM, Prabowo dan Jusuf Kalla yang sangat berjasa membantu mengangkat Jokowi dari hanya tokoh kota kecil menjadi Gubernur DKI Jakarta saja, dia tega khianati karena mendapatkan tuan–tuan baru yang merupakan konglomerat Tionghoa termuka di Indonesia”, batin saya.
Banyak orang yang tidak mengenal Jokowi yang sebenarnya. Apalagi mengenai karakter aslinya yang jauh dari sosok Jokowi sebagaimana dicitrakan media–media milik para konglomerat atau media bayaran mereka.
Jokowi sebagai manusia, tidaklah sebaik dan sejujur yang ditulis dan diberitakan mayoritas media massa nasional. Banyak catatan buruk tentang Jokowi, terutama jika dikaitkan dengan track record korupsinya dan kebohongan–kebohongan yang dilakukannya. Kehebatan Jokowi hanyalah pada kemampuan aktingnya untuk tampil alamiah ketika berada di tengah–tengah warga.
Jokowi juga sangat mudah menjanjikan apa saja tanpa merasa berdosa atau terbebani bilamana janji–janji itu sebagaian besar tidak mampu dia penuhi. Bagi Jokowi, berjanji itu semudah menghirup nafas. Dia tidak peduli dengan harapan warga yang membumbung tinggi lalu jatuh terhempas ke bumi ketika janji itu dia ingkari.
Bagi kalangan menengah, menilai seorang Jokowi itu sangat mudah. Kinerja Jokowi sebagai Walikota Solo terbukti hanya di bawah rata–rata. Fakta tentang prestasi buruk Jokowi selama jadi walikota itu mudah diakses di situs Badan Pusat Statistik atau Kementerian Dalam Negeri.
Disana tidak ada sedikitpun terlihat keistimewaan atau hal yang menonjol dari seorang Jokowi. Setahun jadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi terbukti gagal menjalankan program pemerintah daerah. Penyerapan APBD DKI tahun 2013 sangat rendah yakni hanya 22% saja per akhir Oktober 2013.
Jika nanti pada akhirnya APBD bisa diserap di atas 80% sudah dapat dipastikan sebagian besar uang rakyat itu dikorupsi atau dijadikan bancaan melalui proyek – proyek fiktif.
Dugaan korupsi Gubernur Jokowi di DKI Jakarta sudah banyak mencuat ke publik, diantaranya adalah korupsi puluhan miliar di pengadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada akhir 2012 lalu dan sekitar 17 miliar rupiah saat penunjukan langsung PT Askes sebagai mitra program KJS. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi pada proyek sumur resapan yang dimark up hingga ratusan persen.
Di Solo Jokowi memiliki banyak catatan hitam berupa dugaan korupsi yang sayangnya tidak pernah diusut serius oleh aparat hukum. Jokowi terbukti melalukan penyimpangan penggunaan anggaran KONI Solo yang dialihkannya sebagian untuk klub sepak bola Persis Solo dan sebagian lagi diduga untuk dirinya sendiri tanpa ada persetujuaan DPRD Solo.
Korupsi lain dilakukan Jokowi pada proyek rehabilitasi pasar, hibah dana pemda Jawa Tengah, pengadaan Videotron, dana bantuan siswa miskin, proyek rehabilitasi THR Sriwedari, pengadaan mobil dinas Esemka dan seterusnya.
Salah satu dugaan korupsi yang sangat patut diduga dilakukan Jokowi adalah pada pelepasan aset pemda Solo, Hotel Maliyawan. Sejak kasus ini terungkap, predikat tokoh/pemimpin antikorupsi yang digembar gemborkan melekat pada diri Gubernur DKI Jakarta itu runtuh berantakan.
Investigasi teman–teman kami selama 11 hari di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu menemukan fakta–fakta yang kuat mengenai dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam beberapa korupsi dan pelanggaran hukum di Solo. Berikut ini sekilas dugaan korupsi Jokowi terkait pelepasan aset pemda Solo yakni Hotel Maliyawan, Surakarta yang terjadi pada tahun 2011 – 2012 lalu.
Kronologis Pelepasan Aset Pemda Solo
Bermula dari rencana Pemda Jawa Tengah untuk membeli bangunan hotel atau Balai Peristirahatan Maliyawan yang terletak di Tawangmangu, Solo/ Surakarta. Bangunan hotel itu, meski tanahnya adalah milik Pemda Jawa Tengah, namun bangunan di atas tanah tersebut adalah aset milik Pemda Solo / Surakarta karena dibangun dengan biaya /anggaran APBD Solo ( Surakarta) sekitar 12 tahun lalu.
Namun, rencana Pemda Jateng membeli bangunan hotel aset Pemda Surakarta itu kandas karena Walikota Surakarta, Joko Widodo tidak pernah menyetujui. Jokowi selalu menolak permohonan Pemda Jateng itu meski tidak jelas apa alasannya. Padahal sebagai unit usaha yang dikelola BUMD PT Citra Mandiri Jateng, Hotel Maliyawan itu tidak menguntungkan dan gagal beri deviden kepada Pemda Solo (Surakarta) dan Pemda Jateng.
Karena permintaan membeli bangunan hotel selalu ditolak Walikota Jokowi, Pemda Jateng balik berencana ingin menjual aset Pemda Jawa Tengah berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang dipergunakan sebagai Hotel Maliyawan yang dikelola oleh BUMD PT. Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) itu.
Rencana Pemda Jateng menjual tanah hotel tersebut melalui BUMN CMJT secara langsung, terbuka dan lelang tentu tidak mudah karena bangunan hotel yang berada di atas tanah itu adalah milik atau aset Pemda Surakarta. Pilihan terbaik adalah dengan menawarkan rencana penjualan / pelepasan tanah aset Pemda Jateng itu kepada Pemda Surakarta.
Nanti, setelah Pemda Surakarta membeli tanah aset Pemda Jateng tersebut, terserah kepada Pemda Surakarta, apakah akan menjual kembali tanah berikut bangunan hotelnya atau mau mengelola sendiri operasional Hotel Maliyawan itu.
Terhadap tawaran Pemda Jateng yang ingin jual tanah asetnya itu, Walikota Surakarta langsung menyatakan minatnya dan segera mengajukan rencana anggaran pembelian tanah Hotel Maliyawan sebesar Rp. 4 miliar kepada DPRD Surakarta yang kemudian disetujui oleh DPRD dengan rencana memasukan anggaran pembelian tanah aset Pemda Jateng dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Surakarta tahun 2010.
Melalui Nota Jawaban Walikota yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Suharto, Senin, Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), menjelaskan Pemkot Solo telah menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2010 dengan menganggarkan pembelian tanah Hotel Maliyawan senilai Rp 4. miliar.
Namun, berdasarkan Nota Kesepakatan Pemkot Surakarta dengan DPRD Kota Suarakarta No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Solo Tahun 2010, anggaran untuk pengadaan tanah Hotel Maliyawan ternyata tidak muncul sama sekali.
Kemudian diketahui bahwa Walikota Solo (Surakarta) mengajukan surat kepada Inspektorat Kota Surakarta yang berisi perintah Walikota untuk menelaah/mengkaji aspek hukum dan perundang-undangan terkait rencana Pemda Surakarta melepas aset berupa bangunan yang terletak di atas tanah Hotel Maliyawan, Tawangmangu, Surakarta.
Pihak Inspektorat Kota menberikan jawaban atas telaah dan kajian hukumnya kepada Walikota Joko Widodo. Dalam surat dari Inspektorat tersebut, ditegaskan bahwa untuk pemindahtanganan aset bangunan milik Pemda (Hotel Maliyawan) diperlukan penaksiran oleh tim dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.
Selanjutnya Pemkot harus memohon izin penghapusan aset dari DPRD Kota Solo. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PP No 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 37 serta Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan telaah dan kajian Inspektorat, Walikota Joko Widodo mengirim surat kepada Ketua DPRD Kota Solo (Surakarta) tertanggal 29 Juli 2011 perihal permohonan persetujuan pemindahtanganan atas nama Balai Istirahat (BI) Maliyawan.
Pada paragraf kedua surat tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa sesuai dengan pasal 64 ayat 1 Perda 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan atas bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
Masih mengacu kepada surat dari Walikota Joko Widodo itu, disebut lagi bahwa sehubungan dengan Perda tersebut maka diajukan permohonan persetujuan DPRD dan selanjutnya dapat dibahas dalam rapat Dewan. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Inspektorat Kota pada 16 Desember 2010 tentang telaah staf pelepasan Hotel Maliyawan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa pada awalnya, Walikota Solo Joko Widodo masih menjalankan mekanisme dan prosedur pelepasan aset secara benar dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, setelah Walikota Joko Widodo ketahuan sudah menjual aset Pemda Solo/Surakarta secara diam–diam kepada Lukminto, Direktur PT. Sritex, sikap, perilaku dan pernyataan–pernyataan Joko Widodo berubah 180 derajat alias menjadi seorang pembohong. Ada apakah dengan Joko Widodo terkait pelepasan aset Pemda Solo berupa bangunan hotel Maliyawan itu ?
Jokowi Mendadak Berubah 180 Derajat dan Berbohong
Kenapa terjadi perubahaan sikap, perilaku dan pernyataan Joko Widodo terkait penjualan aset Pemda Solo secara diam-diam kepada Lukminto? Kenapa tiba-tiba Joko Widodo selalu ngotot pertahankan pernyataan dan pendapatnya bahwa penjualan bangunan hotel aset Pemda itu TIDAK memerlukan persetujuan DPRD Solo dan TIDAK perlu mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Berkali–kali Joko Widodo mengatakan kepada publik bahwa sebagai walikota, pihaknya tidak perlu minta izin persetujuan kepada DPRD. Tidak perlu dengan penerbitan Peraturan Daerah/Perda terlebih dahulu jika pemda ingin menjual asetnya. Bahkan Jokowi mengatakan pelepasan aset pemda secara tanpa minta persetujuan DPRD terlebih dahulu itu, sudah sangat sering dia lakukan. Semuanya aman–aman saja, dalih Jokowi pada sekitar Juli 2012 lalu.
Mencermati perubahan sikap Joko Widodo dan kengototannya menabrak hukum itu, anak siswa SMA atau mahasiswa semester I pun mengerti dan paham bahwa pasti ada kolusi antara Jokowi dan Lukminto yang sangat patut diduga menghasilkan suap untuk Joko Widodo.
Berapa besar dugaan suap dari Lukminto kepada Joko Widodo sehingga Joko berani melanggar hukum, UU dan menipu DPRD dan rakyat Solo serta seluruh rakyat Indonesia itu? Berapa besar kerugian negara akibat KKN Jokowi – Lukminto itu?
Silahkan KPK, Kejaksaan dan Polri mengusut tuntas agar hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat terwujud. Sikap kita yang toleran/pembiaran terhadap perbuatan kriminal, kejahatan atau korupsi Jokowi ini, sesungguhnya sama saja dengan kita menyetujui perbuatan haram tersebut. [yudis/r.nuh/voa-Islam.com]

Jokowi Tersandera Nyapres, Se-Indonesia Banjir Bandang?

Para aktivis yang terus menyanjung-nyanjung Jokowi tanpa pandang kumis, ibarat menjerumuskan Jokowi ke lembah kehancuran. Pujian adalah racun.
Gelembung opini dan popularitas yang dipaksakan adalah wajah gelap pendukung Jokowi Ahok. Bak senjata makan tuan ketika meluasnya fakta Jakarta kebanjiran di Bogor Angin Ribut, eeh masih saja Partai Socmed Jokowi kegatelan mendorong-dorong Jokowi Nyapres.
Pendukung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak berpikir atas dasar fakta. Rentang masa satu tahun terlalu singkat bagi siapapun, termasuk Jokowi, untuk dilihat hasil kinerjanya. Untuk itu, para pemuja Jokowi tidak perlu minta pengakuan terlalu besar.
Kelompok pendukung Jokowi luar biasa nekat dan brutal, mereka menerapkan pasal-pasal sebagai berikut:
Ingat Pasal 1. Jokowi hebat,
Pasal 2. Jokowi tidak pernah salah,
Pasal 3. Jokowi for President 2014.
Pasal 4. #JakartaBanjir salahkan Gubernur sebelumnya
Para aktivis yang terus menyanjung-nyanjung Jokowi tanpa pandang kumis, ibarat menjerumuskan Jokowi ke lembah kehancuran. Pujian adalah racun.
Lebih jauh pengamat tata kota Marco Kusuma Winaya menolak jika dikatakan tidak mengapresiasi kinerja Jokowi-Ahok. “Bukan orang tidak apresiasi kerja Jokowi, tapi kurasa para pemujanya ini menginginkan pengakuan terlalu besar, yang tidak masuk akal,” kicau @mkusumawijaya.
Ketua DPP PAN, Dradjad Hari Wibowo senada dengan Marco Kusuma Wijaya, "Saya tahu akan dicaci para pendukung Jokowi karena pendapat saya ini," kata Dradjad sebelum mengemukakan pendapatnya lebih lanjut. "Tapi untuk kebaikan, saya siap menerima," ujar dia.

Jokowi, kata Dradjad, adalah tokoh politik yang cemerlang. Menurut dia, Jokowi punya kesempatan emas menjadi Gubernur DKI Jakarta yang sukses, bahkan pemimpin nasional pada saatnya kelak. "Sayangnya, Jokowi 'tersandera' oleh wacana penCapresan yang terlalu awal. Dia disandera pendukung-pendukungnya sendiri yang tak sabaran ingin 'ngatur negara'," papar dia.
Apa Saja Janji Jokowi Ahok?
Pasangan yang dilantik 15 Oktober tahun 2012 lalu itu mengumbar banyak janji pada kampanye dulu. VIVAnews mencatat setidaknya ada lebih dari 31 janji diucapkan Jokowi-Ahok pada warga Ibu Kota. Ada yang sudah terealisasi, ada juga belum.
Berikut daftarnya:
*Janji memimpin Jakarta lima tahun
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada 20 September 2012. Saat itu, Jokowi menjamin akan menyelesaikan masa tugasnya hingga akhir jabatan.

Konstelasi politik pun kini berubah. Dan Jokowi digadang-gadang jadi calon Presiden 2014. Meski banyak pihak meragukan, namun sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Jokowi yang cukup mumpuni.
*Kartu Jakarta Pintar
Bantuan dana pendidikan ini termasuk program 100 hari Jokowi-Ahok. Tujuannya adalah memberikan kesempatan setiap anak usia sekolah di Jakarta untuk bisa melanjutkan pendidikan.

Kartu Jakarta Pintar ini mulai dibagikan pada 1 Desember 2012. Dari 80.384 ribu kartu yang disebar, sekitar 50.146 diperuntukkan bagi siswa SD, termasuk SD luar biasa dan Madrasah Ibtidaiyah. Sebanyak 22.012 untuk siswa SMP, termasuk SMP luar biasa dan Madrasah Tsanawiyah. Ada 8.196 kartu untuk siswa SMA, temasuk SMA luar biasa, Madrasah Aliyah dan SMK.
*Revitalisasi pemukiman padat dan kumuh
Pada saat kampanye, Jokowi mengaku sudah memiliki jurus jitu untuk menyelesaikan masalah di Ibu Kota. Salah satunya melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa meniadakan penggusuran.
Salah satu pemukiman padat penduduk yang dipindahkan adalah di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Karena dianggap penyebab banjir, maka 8.000 Kepala keluarga di kawasan akan dipindahkan.
Pada tahap pertama dipindahkan sebanyak 1.500 kepala keluarga dan sisanya sekitar 7.000 kepala keluarga masih menunggu digusur. "Warga yang sudah dipindahkan semuanya dari Kelurahan Pluit. Sisanya dari Kelurahan Penjaringan," kata Camat Penjaringan, Rusdianto.
Pemukiman di sekitar Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur ikut dimusnahkan. Sedikitnya 430 kepala keluarga harus merelakan rumahnya digusur.
*Pembangunan superblock
Superblock itu berupa one stop living yang terdiri dari hunian vertikal (rumah susun), ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.
Untuk membangun superblock, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi, Pemprov DKI hanya menyediakan lahannya. Semua biaya dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpera. Pembiayaannya dilakukan secara multiyears atau bertahap.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyebut superblock itu akan dibangun di Pasar Minggu dan Pasar Rumput. Rencananya superblock dipersiapkan untuk warga bantaran Kali Ciliwung. Pembangunan superblock itu ditargetkan selesai dua tahun, tapi sampai saat ini pembangunannya belum juga dimulai.
*Penanganan banjir
Pada saat kampanye, Jokowi-Ahok janji membangun folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan kelurahan. Juga membeli daerah tangkapan air seperti situ atau waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.

Saat ini folder atau waduk tempat serapan air sendiri belum dibangun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya merevitalisasi atau membenahi waduk yang sudah tidak terawat. Selama satu tahun mereka menjabat, baru tiga waduk yang dibenahi yakni, Waduk Pluit, Waduk Ria Rio dan Waduk Tomang.
*Benahi transportasi
Jokowi-Ahok pernah mengatakan akan memperbanyak armada angkutan umum, terutama busway. Termasuk juga mengganti kendaraan umum seperti Metromini, dan Kopaja.
Tetapi usaha untuk memperbanyak bus di Jakarta itu tidak berjalan mulus. Dari rencana beli 1.000 armada, hanya 700 bus saja yang disetujui dewan. Rencananya 700 bus itu akan datang pada akhir 2013.
*Atasi macet
Jokowi-Ahok bertekad menuntaskan pembangunan monorel yang sempat mangkrak di era Fauzi Bowo. Mereka juga akan meneruskan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

Groundbreaking MRT dilaksanakan Kamis besok. Tahap pertama MRT dibangun untuk jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI. Peletakan batu pertama digelar di sisi barat Jalan Thamrin atau tepatnya di Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat.
Salah satu usaha mengurai macet, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), sewa parkir tinggi, dan pengaturan jam kerja.
Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI masih menunggu sarana transportasi massal di Jakarta memadai. Menurut Jokowi, realisasi MRT terhambat lantaran terbentur dengan prosedur dan payung hukum.
*Mempermudah layanan publik
Saat kampanye, Jokowi-Ahok menyatakan akan melaksanakan reformasi birokrasi agar tata kelola Pemprov DKI berjalan bersih, transparan, dan profesional. Serta mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin. Paling lama hanya sampai enam hari kerja.
Dalam memperbaiki sistem reformasi birokrasi, Joko Widodo menjadikan kantor Wali Kota Jakarta Timur sebagai pilot project dengan mengaplikasikan pelayanan satu pintu. Pelayanan satu pintu tediri dari izin usaha dan izin bangunan.
*Satpol PP tanpa senjata
Dengan melucuti alat perang, diharapkan dapat menghindari kekerasan yang dilakukan petugas Satpol PP saat penggusuran atau razia. Tapi konsep itu tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa aparatnya tidak mau mati konyol dalam menjalankan tugas. Karena itu, pentungan dan tameng akan jadi pilihan terakhir.
Bah, jangan-jangan kalo Jokowi Tersandera Nyapres bisa jadi se-Indonesia Banjir Bandang? Bisa jadi tak hanya Banjir cacian, banjir air, banjir musibah dan yang pasti banjir opini Jasmev dan banjir popularitas semu media bayaran mafia Cina!
Karena Faktanya Inilah Cukong Jokowi Yang Berperan Kuasai Opini
Mafia ChinaConnection dengan kubu Imelda, Lukminto (Sritex), James Riady (Lippo Group) Edward Suryajaya (ex Astra, Ortis Holding), Hashim Djojohadikusumo, Djan Faridz dan sekutu lainnya Benny Chandra (Ketua Persatuan Tionghoa Indonesia), Kevin Wu (BCA cab Jakarta), Lia Angraeni (Indofood group), Jhony Liem (pengusaha elektronik), Hermawi Taslim, Rudy Hartono dan sekitar 50 tokoh Cina Jakarta berkumpul. Sedangkan Jenderal Luhut Panjaitan sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat.
[brbs/vv/voa-Islam.com]

Jokowi Obral Janji Dibantu Jasmev dan Relawan Munafik

Banjir Jakarta menenggelamkan popularitas 'semu' besutan tim sukses dan relawan Jokowi Ahok yang selama ini dialamatkan ke Jasmev (Jokowi Ahok Social Media Volunteer).
Jasmev terkenal brutal menyerang orang yang mengkritisi Jokowi. Hanya orang lugu dan kudet (kurang update) sajalah yang akan termakan manipulasi opini dan menyebarkan syubhat alias keragu-raguan bagi orang lain.
Contoh kasus saja, Jasmev dan tim relawan bawah tanah JOKOWI For President tak segan-segan menyalahkan orang lain, menyerang orang yang tak sependapat, membunuh karakter dan demi ambisi cukong mafia Cina pun tak malu melaporkan ke pemilik akun facebook atau twitter untuk menutup akun yang tak disukai begundal Jasmev.
Lain halnya jika Jokowi dan Ahok yang disalahkan, sejuta arus opini disiapkan untuk menyerang orang lain yang berseberangan dengan JokoHok ini. Padahal mereka hidup di alam Demokrasi yang dijunjung tinggi, namun kenapa Demokrasi yang memberikan kesempatan setiap orang untuk menyatakan pendapatnya malah diberangus??? Otoriter kalo begitu.
Jasmev... Di satu pihak menyalahkan orang lain, dilain pihak Jokohok tak boleh disalahkan! Kalo begini munafik namanya.. " ucap Relawan Voa Islam Peduli dalam sebuah kesempatan
Parahnya JokoHok malah terang-terangan menyalahkan alam, menyalahkan warga yang membuang sampah sembarangan, menuding kerja penjaga pintu air tak becus, melimpahkan kesalahan pada lambatnya DPRD, bahkan lucunya cuaca dan para Gubernur pendahulunya pun tak lepas dari limpahan kesalahan yang dituduhkan Jokowi.
Tak percaya??? Simak deh...
BANJIR JAKARTA JOKOWI-AHOK MENYALAHKAN ORANG LAIN
Berikut adalah deretan beritanya yang dikutip dari media lain, bukan media kami :
1. Jakarta Utara Banjir, Jokowi Ahok Salahkan Penjaga Pintu Air
http://m.sindonews.com/read/2014/01/13/31/826255/jakarta-banjir-jokowi-salahkan-cuaca/biggest#

4. Jokowi menyalahkan para pendahulunya terkait masalah banjir di ibu kota
http://m.jpnn.com/news.php?id=210940

8. Banjir di Kelapa Gading, Jokowi salahkan hujan dan air rob
Siapa Tim Penyandera Jokowi??
Ini dia Tim Relawan Jasmev, Relawan Bawah Tanah Jokowi For President???
Sebanyak 200 orang berbaju kotak-kotak berkumpul di lantai Basement 1 Ruang Andalusia, Gedung 165, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Mereka bukan pekerja kantoran, apalagi penjaga gedung. Mereka merupakan tim “Pusat Syaraf Pemenangan Jokowi-Ahok.” Nama aslinya, “War Room dan Data Center Relawan Jakarta Baru.”
(Foto: Dokumentasi ‘War Room dan Data Center Jakarta Baru’ september 2012 lalu).
Sekarang ini mereka menjelma menjadi Ini Pasukan Komando “Bawah Tanah” Jokowi For Presiden.

Beberapa kegiatannya adalah mengopinikan Jokowi sebagai calon paling layak menjadi Presiden, melakukan counter attack terhadap para penyerang jokowi, melakukan pem-bully-an terhadap tokoh-tokoh tertentu guna menaikkan rating jokowi.
Tim cybernet ini melanglang buana diberbagai media sosial seperti facebook
(https://www.facebook.com/groups/Jokowi.Indonesiabaru/?fref=ts, https://www.facebook.com/groups/jokowiPresiden/?fref=ts, dan https://www.facebook.com/groups/jokowiPresiden7/?fref=ts), web, blog dan bahkan bergerak aktif menjadi cityzen journalisme nya jokowi pada beberapa situs seperti: kompasiana dan kaskus.
Menurut beberapa sumber, para pasukan ini setiap orangnya memiliki puluhan akun, dan beberapa blog. hingga tak heran kalau kita menggunakan mesin pencari google dengan mengetik kata “jokowi” maka akan muncul milyaran hal terkait jokowi.
Bagi yang mau coba-coba main-main dengan pasukan ini, siap-siap tebal muka karena di bully. Pasang muka tembok gan. Bisa jadi akun lho juga akan kena hack.
Siapa Tim Cukong Jokowi??
  1. Mafia ChinaConnection dengan kubu Imelda, Lukminto (Sritex),
  2. James Riady (Lippo Group)
  3. Edward Suryajaya (ex Astra, Ortis Holding),
  4. Hashim Djojohadikusumo,
  5. Benny chandra (Ketua Persatuan Tionghoa Indonesia),
  6. Kevin Wu (BCA cab Jakarta),
  7. Lia angraeni (Indofood group),
  8. Jhony Liem (pengusaha elektronik),
  9. Hermawi taslim,
  10. Rudy Hartono
  11. Masih ada sekitar 50 tokoh Cina Jakarta.
  12. Sedangkan Jenderal Luhut Panjaitan sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat.
Berikut informasi dari situs Kemendagri yang memuat tulisan bertajuk “19 Janji Jokowi Saat Kampanye”.
  1. Tidak memakai Voorijder untuk merasakan juga kemacetan
  2. Hanya satu jam di kantor. Selebihnya, meninjau pelayanan publik di lapangan.
  3. Tidak tersinggung dengan pertanyaan wartawan yang menyudutkan pihaknya
  4. Tidak memberikan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja memukul warga.
  5. Menambah 1.000 unit bus Transjakarta
  6. Memberikan honor tambahan kepada Ketua RT/ RW di Jakarta sebanyak Rp 500 ribu per bulan, dan asuransi kesehatan.
  7. Memberikan asuransi kesehatan kepada semua anggota RT/RW.
  8. Akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Tidak menjadi kutu loncat dengan mengikuti Pemilu 2014. (Jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri, 20 September 2012)
  9. Membangun perkampungan yang sehat dan layak huni. Hunian di bantaran Sungai Ciliwung di desain menjadi kampung susun. Melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa melakukan penggusuran. (Debat Calon Gubernur DKI Jakarta, 14 September 2012)
  10. Mengatasi banjir dengan melakukan pembangunan embung/folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan setiap kelurahan. Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air.
  11. Memperbanyak armada angkutan umum, terutama bus TransJakarta di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur bus khusus. Merintis MRT/subway. Busway diubah menjadi railbus yang berkapasitas lebih besar. Dengan demikian yang bergerak warga bukan mobil.
  12. Membangun Mal PKL, Ruang Publik dan Revitalisasi Pasar Tradisional sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. (Jakarta, 18 September 2012)
  13. Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas. Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia.
  14. Membenah birokrasi bersih dan profesional agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional.
  15. Memberikan pendidikan gratis Kartu melalui kartu Jakarta Pintar. Dengan kartu ini maka warga Jakarta dapat merasakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA. Program ini telah berhasil diterapkan di Solo selama 5 tahun. (Kampanye di Kampung Sawah, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, 29 Juni 2012).
  16. Melegalkan tanah-tanah yang sebelumnya tidak diakui oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau tanah ilegal. (Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, 15 September 2012)
  17. Melakukan redesain total dengan membangun Jakarta dari kampung-kampung. (Menteng Dalam, 14 September 2012).
  18. Setiap kampung punya ruang publik, ruang hijau, serta drainase memadai dan punya tangki pembuangan komunal. (Menteng Dalam, 14 September 2012)
  19. Melanjutkan program Kanal Banjir Timur serta pembangunan tanggul di tiap kecamatan.
Jokowi Raih Man Of The Year Meski Langgar 8 Dari 19 Janjinya
JAKARTA (voa-Islam.com) - Kebelet Nyapres, i tulah ungkapan yang tepat disematkan pada jaringan media milik James Riady dan Lippo yang menobatkan gelar Man of the year dari Majalah Globe edisi Januari 2014 ini. Seperti diketahui, James Riady memang salah investor yang mengorbitkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Akan lebih arif jika ditingkatkan sense of crisis nya ketika bangsa Indonesia dan khususnya kota Jakarta yang tengah dilanda banjir serta telah menelan puluhan korban jiwa meninggal dan ribuan kepala keluarga sengsara akibat janji yang belum kunjung ditepati oleh Jokowi.
Dari semua pernyataannya pada masa kampanye, ternyata Jokowi telah melanggar delapan janji, dari 19 janji yang diucapkan saat Jokowi berkampanye pada Pilgub DKI Jakarta.
Mustofa Nahra Wardaya, melalui akun Twitter @MustofaNahra berkicau. “1-8 sudah dilanggar,” tulis @MustofaNahra
Berikut informasi dari situs Kemendagri yang memuat tulisan bertajuk “19 Janji Jokowi Saat Kampanye”.
Layakkah Jokowi meraih gelar 'Man of The Year' sedangkan kini warganya kelaparan dan terhempas dalam lautan banjir Jakarta? Anda tentu dapat menilainya bukan??
Pesan singkat dari tulisan ini agar kita lebih realistis dan tidak munafik!
[rn/tonysyarqi/brbs/voa-Islam.com]
Stanley Greenberg, Konsultan Yahudi Jokowitainment
JAKARTA (voa-Islam.com) - Luar biasa hebat konspirasi James Riady cs dalam mengorbitkan Jokowi ke puncak popularitas demi terwujudnya mimpi mereka untuk memiliki seorang Presiden Indonesia yang berada di bawah kendali dan pengaruh mereka.
Tapi, disisi lain betapa bodohnya negeri ini, tulis Raden Nuh. Pertanyaan seperti judul di atas selalu mengganggu pikiran Raden Nuh jika melihat fenomena yang terjadi di tengah–tengah masyarakat kita yang latah memuja memuji tokoh tertentu padahal sosok tokoh itu tidak layak diberikan puja puji.
Begitu bodohkan bangsa kita ini yang terlalu mudah terkecoh dengan pencitraan dan opini sesat yang direkayasa oleh pihak tertentu untuk memberikan kesan baik terhadap figur yang sesungguhnya tidak baik.
Begitu bodohkah bangsa Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman pahit ditipu para penjahat bertopeng malaikat. Banyak tokoh yang semula disanjung dan diteladani, kemudian terbukti tidak lebih dari seorang penipu. Ketika mereka kabur, tinggalah rakyat korban penipuannya menangis menderita meratapi kerugiannya.
Begitu bodohkah rakyat Indonesia hingga terlalu mudah percaya berita dan opini yang dibentuk pemberitaan media mengenai karakter, integritas dan kredibiltas seorang tokoh. Tidak adakah mekanisme check and recheck yang semestinya dilakukan sebelum memberi kepercayaan besar atas sebuah amanah yang sangat menentukan nasib dan masa depan seluruh rakyat Indonesia.
Tidakkah sesuatu pencitraan yang berlebihan semestinya membuat kita lebih hati–hati dalam menilai figur tersebut. Bagaimana mungkin kita mempercayai bahwa tidak ada udang di balik batu dari sebuah realitas pencitraan sedemikian banyak media terhadap seseorang tanpa terlebih dahulu kita menganalisa apa sebenarnya tujuan pencitraan tersebut dan siapa pelaku atau sutradaranya.
Begitu kasat mata rekayasa pencitraan yang dibangun secara sistmatis, masif, terencana dan pasti menghabiskan uang yang sangat besar untuk pencitraan Joko Widodo atau Dahlan Iskan. Bahkan untuk Jokowi, nama akrab Joko Widodo, rekayasa pencitraan dirinya perlu diwaspadai.
Pencitraan terhadap Jokowi dilakukan oleh sebuah tim pencitraan yang lengkap, berpengalaman, terdiri dari berbagai kelompok yang bertugas dan bertanggungjawab untuk membentuk citra diri Jokowi sesuai dengan keinginan rakyat atau target yang ditetapkan tim konsultan pencitraan Jokowi.
Berdasarkan pengamatan kami yang sudah lama mencurigai adanya maksud jahat terselubung dari pihak tertentu terkait pengorbitan Jokowi sebagai ‘tokoh nasional, tokoh terpopuler, calon Presiden terbaik’ dan seterusnya, terlihat jelas rekayasa pencitraan Jokowi dilakukan melalui cara – cara sebagai berikut :
  1. Ratusan media nasional dan lokal (koran, majalah, TV, radio, media online dll) dikontrak dan dibayar untuk setiap hari memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media cetak yang dikontrak dan dibayar tersebut, disediakan halaman atau kolom khusus yang memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media online, ditargetkan pemuatan berita Jokowi sampai sebanyak – banyaknya. Detik online misalnya, memuat berita tentang Jokowi bisa sampai 50 kali atau 50 judul per hari dan selalu ditayangkan setiap saat. Begitu tingginya target frekwensi menaikan berita tentang Jokowi, sampai – sampai semua aktifitas Jokowi dimuat dan diberitakan media.
Jokowi akan naik sepeda ke kantor, Jokowi lari maraton, Jokowi akan mudik ke Solo, Jokowi akan ke Pluit, Jokowi nonton film, Jokowi nonton wayang, Jokowi makan banyak sebelum nonton, Jokowi antar makanan ke Megawati, Jokowi bertemu si anu, Jokowi hebat, Jokowi luar biasa, Jokowi berniat, Jokowi tertawa, jokowi dikawal, Jokowi bersedih, Jokowi disambut warga, Jokowi bagi–bagi uang, Jokowi blusukan, Jokowi bermimpi, dan seterusnya…
Mungkin hanya ketika Jokowi buang angin, Jokowi buang hajat, Jokowi mimpi basah atau Jokowi sedang cebok, yang tidak dimuat oleh media massa–media massa bayaran dan kontraktor pencitraan Jokowi tersebut.
  1. Sejumlah pengamat dan akademisi kampus disewa oleh sutradara dibalik pencitraan Jokowi untuk memberikan pendapat, penilaian dan kesan baik tentang Jokowi. Sesuai informasi yang diterima banyak staf pengajar dari Fisip UI Depok yang dibayar untuk mendukung pencitraan Jokowi. Mereka ini rutin memberikan pendapat atau komentar positif terhadap sosok Jokowi. Perilaku akademisi seperti ini dulu kami juluki ‘pelacur intelektual’. Menggadaikan rasionalitas dan keilmuannya demi rupiah.
  1. Jaringan internasional digunakan untuk memberikan ‘legitimasi’ pencitraan positif tentang Jokowi. Bayangkan saja, seorang Gubernur di Indonesia yang belum membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin, belum ada prestasi kerjanya, tetapi sudah dipuja puji melalui pemberitaan berbagai media di luar negeri. Informasi yang kami terima, pemuatan berita tentang Jokowi ini adalah hasil dari rekayasa James Riady, Stan Greenberg cs dan jaringan Arkansas Connection yang diduga sebagai otak dari semua rekayasa pencitraan diri Jokowi.
James Riady adalah tokoh konglomerat pemilik grup Lippo yang merupakan teman baik mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton selama puluhan tahun, sejak 1986 sampai sekarang. James memiliki banyak catatan buruk mengenai sepak terjangnya di dunia bisnis dan politik, baik di Indonesia atau pun di dunia internasional.
Sejak menganut agama Kristen Evangelis, kedekatan James dengan tokoh Evangelis Amerika Serikat Pat Robertson sudah menjadi pengetahuan umum. Hal tersebut menempatkan James sebagai sosok yang selalu dicurigai umat Islam mengingat Pat Robertson, Mentor James Riady dikenal sebagai tokoh fanatik dan sangat membenci Islam/anti Islam.
Sementara itu Stan Greenberg adalah seorang Yahudi Zionist. Partner sekaligus pemilik konsultan politik terkemuka AS, Greenberg Quinlan Rosner, konsultan politik yang selalu digunakan Partai Demokrat AS dan berpengalaman menjadi konsultan ratusan politisi terkenal di dunia. James dan Greenberg keduanya adalah anggota utama Arkansas Connection.
  1. Ratusan orang baik tenaga honor mau pun karyawan organik yang dipekerjakan di perusahaan–perusahaan Lippo Grup dan perusahaan para konglomerat Tionghoa yang menjadi pendukung pencitraan Jokowi, dikerahkan untuk membentuk citra palsu Jokowi melalui sosial media (socmed). Ribuan akun di berbagai socmed (twitter, facebook, dll) dikerahkan untuk mendongkrak popularitas dan kesan positif tentang sosok Jokowi. Mereka juga bertugas melindungi Jokowi dari segala bentuk kritik, termasuk pengungkapan kebenaran tentang siapa sebenarnya Jokowi.
  2. ekayasa pencitraan Jokowi tidak hanya didukung oleh James Riady, Stangreeberg dan Arkansas Connection, melainkan juga oleh mayoritas konglomerat Tionghoa Indonesia, jaringan etnis China dunia/internasional, segelintir tokoh dan konglomerat pribumi serta dari berbagai kalangan/lembaga/insititusi non muslim, gereja, mayoritas komunitas Tionghoa Indonesia dan seterusnya. Benar–benar sebuah konspirasi tingkat tinggi yang dibentuk dan dijalankan dalam rangka mensukseskan Jokowi sebagai Presiden boneka di Indonesia.
  3. Pencitraan Jokowi yang luar biasa, menghabiskan sumber daya uang, waktu dan tenaga yang sangat besar itu, juga berhasil menutupi fakta–fakta yang sebenarnya tentang karakter, kinerja dan track record Jokowi. Masyarakat tidak lagi berfikir logis dan tidak skeptis dalam menilai sosok Jokowi. Begitu banyak catatan buruk tentang Jokowi yang diabaikan atau terlindas oleh Tsunami Informasi dan opini yang dijejalkan konspirasi tingkat tinggi ini. Fakta bahwa Jokowi sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) atau penilaian kinerja Kemendagri yang membuktikan prestasi Jokowi biasa–biasa saja, malah lebih buruk dibanding kinerja rata–rata kepala daerah se– Indonesia, tidak menjadi perhatian rakyat.
Fakta bahwa Jokowi patut diduga terlibat korupsi pelepasan aset pemda Solo (Hotel Maliyawan), korupsi dana KONI Solo sebesar Rp. 5 miliar, korupsi hibah dana rehabilitasi pasar dari Pemda Jawa Tengah Rp. 1 miliar, korupsi dana bantuan siswa miskin Solo, korupsi proyek pengadaan videotron Manahan Solo, korupsi renovasi THR Sriwedari Solo, dan lain–lain, diabaikan begitu saja oleh rakyat Indonesia. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Program KJS dan KJP, KKN pada penunjukan pemenang dan pelaksana proyek MRT/Monorail Jakarta, korupsi pengadaan sumur resapan dan lain–lain.
Setiap zaman baik dalam kondisi normal atau pun dalam krisis politik, selalu menghasilkan dua alternatif: kehancuran dan kebangkitan. Setiap krisis politik akan melahirkan pahlawan dan bajingan. Bagi mereka yang berpandangan fatalis, krisis melulu dianggap sebagai malapetaka. Sebaliknya, bagi mereka yang penuh harapan, krisis bukan berarti celaka.
Krisis bisa berarti proses berat penuh tantangan yang harus dilalui sebelum “melahirkan”. sesuatu. Krisis ibarat perjuangan seorang ibu sebelum melahirkan “bayi kebahagiaan” yang segera mengganti semua tangis menjadi derai-tawa.
Krisis kepemimpinan bisa secara alamiah namun bisa juga dengan rekayasa penciptaan opini palsu melalui media–media seperti yang terjadi di Indonesia saat ini.
Sekelompok konglomerat Cina bersatu padu, bergabung dengan jaringan internasional seperti Arkansas Connection dan Jaringan China dunia yang didukung penuh pemerintah China melalui China Military Intellegence (CMI) atau dukungan dana tak terbatas dari perusahaan kedok/samaran bernama China Resources Corporation Ltd yang selama puluhan tahun memberikan bantuan finansial ke kelompok Lippo Grup di seluruh dunia.
Dengan anggaran tidak terbatas, jaringan dan penguasaan media yang mayoritas, kemampuan teknis rekayasa komunikasi politik dan opini, kelompok ini mampu menghancurkan semua tokoh yang potensial mengalahkan Jokowi dan mengantarkan Jokowi menjadi primadona tunggal di media–media dan ruang publik.
Untuk mencapai prestasi ini, tidak tanggung–tanggung, turut bergabung sebagai pemain utama di balik Jokowi, pakar konsultan politik terkemuka Stan Greenberg, yang terbukti sukses mengantarkan Bill Clinton menjadi Presiden AS untuk dua periode dan 11 pemimpin (Presiden dan perdana menteri) lainnya di negara masing–masing.
Memang tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya, bisa hadir sosok seorang James Riady yang dalam dirinya bisa menyatu dua kekuatan utama dunia yakni China dan Amerika Serikat yang dalam hal ini diwakili oleh Arkansas Connection.
Meski bukan organisasi resmi negara AS, Arkansas Connnetion, dimana James Riady sebagai salah satu elitnya, adalah organisasi yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintahan Obama, Presiden AS yang sangat menghormati dan mendengar saran–saran Arkansas Connection.
Krisis, karenanya, juga selalu menghasilkan pecundang dan pahlawan. Para pecundang adalah mereka yang mau melakukan apa saja, terutama dengan imbalan bayaran sebagaimana terjadi pada tokoh–tokoh dan selebriti Indonesia.
Mereka rela melacurkan pendapat dan hati nurani mereka, ikut–ikutan memuja seorang anak manusia yang bernama Jokowi, meski sadar sepenuhya bahwa Jokowi itu belum layak dan tidak semestinya mendapat apreasiasi luar biasa seperti itu karena kapasitas, integritas, kapabilitas dan kredibiltas Jokowi yang sebenarnya jauh dari memadai untuk dapat disebut pemimpin yang berhasil.
Mereka yang berdiri di belakang Jokowi dengan menggadaikan akal sehat dan hati nuraninya itu adalah para pecundang, pelacur intelektual.
Mereka termasuk para oportunis politik yang mau mengambil keuntungan di tengah-tengah luka bangsa yang menganga, dominasi kebodohan pada mayoritas rakyat Indonesia yang seharusnya mereka bimbing dengan memberikan penilaian atau pendapat yang rasional dan objektif.
Mereka malah memainkan peran sebagai penjerumus mayoritas rakyat Indonesia yang menaruh kepercayaan kepada mereka.
Mereka menjadi pencundang bukan karena kalah dalam pertarungan. Tapi, karena mereka memilih untuk takluk pada kepentingan pribadinya, di kala bangsa dan negara masih membutuhkan pengorbanan, kejujuran dan contoh teladan.
Sementara itu, para pahlawan adalah mereka yang rela menanggung derita, kecewa, bahkan kesempatan untuk menjadi populer karena berani berbeda pendapat dengan opini arus utama (mainstream). Para pahlawan adalah mereka yang berani bersikap tegas dan konsisten membela kebenaran dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.
Sejatinya mereka yang berani bersikap tegas dan menjunjung tinggi objektifitas ini adalah para pemenang, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rakyat banyak meski konsekwensinya mereka diserang oleh pasukan khusus pembentuk opini yang berjumlah ribuan orang banyaknya.
Pasukan khusus nasi kotak ini bersiaga 24 jam sehari, 7 jam seminggu dan 30 hari sebulan, siap membully siapa saja yang berani berpendapat berbeda apalagi mengecam sang tokoh boneka bernama Jokowi yang diagung–agungkan laksana santo atau nabi.
Para pecundang adalah mereka yang mandi kekayaan dari uang bayaran yang diterimanya dari para cukong penyandang dana penCapresan Jokowi. Begitu banyak uang yang digunakan penyandang dana Jokowi untuk mendukung kesuksesan rencana mereka menjadikan Jokowi sebagai Presiden boneka yang di bawah kendali mereka.
Tujuan akhirnya, tentu saja keuntungan yang berlipat ganda yang akan mereka peroleh, ekonomi dan politik, jika nanti Jokowi berhasil mereka dudukan sebagai Presiden boneka.
Para pecundang adalah mereka yang terdiam meski banyak korupsi besar gila–gilaan di depan mata. Misalnya dalam kasus PLN dan Pertamina yang coba dirampok habis Dahlan Iskan dengan cara licik dan memakai perisai opini media sebagai pelindungnya.
Bukan itu saja, para pecundang adalah yang memanfaatkan konspirasi media untuk menjatuhkan citra para tokoh lawan potensial jagoan mereka dengan menyebar fitnah–fitnah keji. Mereka tak segan-segan gunakan segala macam isu untuk menghantam lawannya.
Mula dari isu SARA hingga tuduhan korupsi. Mereka melakukan pemutarbalikan fakta yang didukung oleh media–media dan strategi komunikasi politik canggih yang disusun secara masif, sistematis, terencana dengan baik dan didukung dana yang luar biasa besar.
Kita semua bisa menjadi pecundang. Bisa pula menjadi pahlawan. Sebab predikat demikian sangat situasional dan tergantung siapa yang memberikan. Seorang pahlawan hari kemarin, bisa menjadi pecundang hari ini. Begitu pula sebaliknya.
Celakalah mereka yang terus-menerus memainkan peran pencundang dari hari kemarin hingga kini.
Sebab itu kita perlu memberikan penghargaan yang tulus bagi Megawati Soekarnoputri yang dengan gigih melindungi partainya dari tekanan dahysat langsung atau tidak langsung dari para konglomerat hitam yang ingin memaksakan Jokowi Si Boneka Glembuk menjadi calon Presiden dari PDIP.
Upaya Megawati melindungi partainya dari infiltrasi para konglomerat Cina yang ingin menguasai PDIP dan Indonesia dengan bantuan kader-kader PDIP pengkhianat patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Upaya Megawati menyelamatkan partainya, sesungguhnya juga mengandung makna telah menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari penguasaan para konglomerat Cina hitam, sebagian tokoh mantan jendaral yang ambisius dan buta mata hatinya dan para politisi pengkhianat bangsa yang tega melihat negara ini hancur demi memuaskan syahwat kekuasaan dan kekayaan pribadi. [jabir/rn/tm2r/voa-Islam.com]



akhirzaman.info

0 komentar:

Posting Komentar

Form Kritik & Saran

Nama

Email *

Pesan *