Waspadai Intelijen AS

JAKARTA -- DPR meminta Pemerintah Indonesia mewaspadai kemungkinan gerakan intelijen Amerika Serikat (AS) di Tanah Air. Permintaan DPR tak terlepas kasus pelanggaran izin terbang yang dilakukan militer AS di wilayah udara Indonesia.
Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, meminta pemerintah tidak memandang remeh aksi militer AS tersebut. Boleh jadi, pesawat militer AS itu sedang melakukan aktivitas intelijen di wilayah Indonesia.
Menurutnya, kemungkinan aktivitas intelijen AS di wilayah Indonesia sangat besar dan patut diwaspadai. Sebab, ini bukan pertama kali militer AS melanggar zona wilayah Indonesia. "Segala kemungkinan dalam giat intelijen kita harus diwaspadai. Probabilitasnya pun besar sekali," kata wanita yang akrab dipanggil Nuning ini ketika dihubungi Republika, Selasa (21/5).
Dia memandang, terbangnya pesawat militer AS di atas langit Kota Aceh bukan sebuah kebetulan. Pandangan itu tak terlepas kenyataan bahwa peralatan militer AS sudah sangat canggih, sehingga kesalahan mengudara nyaris menjadi sebuah kemustahilan. 
Menurutnya, sulit dipercaya jika pilot negara sebesar AS terbang tanpa tujuan jelas. Apalagi, jarak yang ditempuh terbilang jauh. Karena itu, dia meminta pemerintah tidak begitu saja percaya dengan alasan pihak AS. "Kita harus hati-hati dengan giat deception (pengelabuan) siapa pun," ujarnya.
Nuning pun mendesak pemerintah meningkatkan aktivitas intelijen dan infrastruktur TNI. Hal itu untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman militer dari negara asing. "Intelijen negara dimajukan fungsinya. Kita harus waspada terhadap ancaman laut, darat, dan udara," katanya.
Nuning berharap, TNI Angkatan Udara segera mencari tahu motif di balik penerbangan pesawat tersebut. Pun halnya Kementerian Luar Negeri, dimintanya bersikap tegas dengan berpedoman pada azas politik bebas aktif. "Langsung tanyakan ke Kedubes AS. Saya yakin, pesawat itu tidak kebetulan kesasar ke Aceh," kata politikus Partai Hanura tersebut.
Senada dengan Nuning, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengkritik keras pelanggaran zona terbang yang dilakukan pesawat militer AS. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pemerintah agar waspada. "Ini betuk pelanggaran," kata Mahfudz.
Mahfudz menyatakan, tidak ada alasan bagi otoritas militer AS memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Menurutnya, meski pilot pesawat mengaku memasuki wilayah Indonesia karena alasan darurat, hal itu tetap bentuk pelanggaran kedaulatan. "Ini bentuk pelanggaran yg dilakukan pihak AS meski pendaratannya bersifat darurat," ujar Mahfudz.
Mahfudz mengatakan, militer AS semestinya memiliki persiapan yang matang ketika hendak melakukan penerbangn jarak jauh. Hal ini agar tidak terjadi kendala teknis yang sepele. "Rencana penerbangan (mereka) ke Singapura mestinya sudah dipersiapkan tanpa mengalami kasus kehabisan bahan bakar," katanya.
Saat ini, pihak TNI Angkatan Udara, ungkap Mahfudz, sedang mencari berbagai kemungkinan di balik pelanggaran zona wilayah terbang oleh pesawat militer AS. Biasanya, imbuh Mahfudz, ada standar operasional prosedur dalam menangani kasus semacam ini. "Klarifikasi dan bahkan investigasi bisa dilakukan," ujarnya.
Sebelumnya, pesawat militer Amerika Serikat ditahan TNI Angkatan Udara di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, Senin (20/5). Pesawat jenis Dornier 328 tujuan Singapura mendarat sekitar pukul 15.00 WIB dengan membawa lima awak militer AS. Kelima awak pesawat, yakni Tutle Colton Timothy (pilot), Priest Chyntia Ellizabeth (kopilot), Faire Loren Mattjew, Moreno David Antonio, dan Sanchez Gaona Diego.
Pesawat bernomor registrasi US 305 ini tertangkap radar dan mendarat sekitar pukul 14.00 di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh untuk mengisi bahan bakar. Pihak militer AS mengaku kepada TNI Angkatan Udara bahwa mereka terpaksa mendarat di Aceh.
Danlanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel Supriabu, mengatakan, pesawat militer AS terpaksa mendarat karena kehabisan bahan bakar. TNI AU telah mebebaskan peswat AS itu beserta kelima awaknya.[n muhammad akbar wijaya ed: abdullah sammy]

  ● Republika