Jakarta - Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) yang biasa disebut KFX/IFX.
Menurut Habibie, Korsel tak unggul dalam bidang teknologi pesawat terbang termasuk jenis tempur, bahkan rencana kerjasama ini kini dibekukan sementara oleh pihak Korsel.
"Itu salah. Sekarang ini di-freeze kan? Itu omong kosong, wrong. Tapi dia nggak kasih kan?" kata Habibie kepada detikFinance pekan lalu.
Habibie menegaskan, Korsel malah pernah mengimpor pesawat militer CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Bahkan, Habibie bercerita soal pengalaman Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Chappy Hakim saat kunjungan kerja ke Korsel disuguhi pesawat VIP yang tak lain adalah CN 235 buatan Indonesia. Saat itu, CN235 dianggap pesawat paling aman daripada helikopter ketika cuaca buruk.
"Dari mana? Dia nggak unggul dalam bidang itu. Commercial airplane pun kita lebih unggul. Dari mana?" katanya.
Secara pribadi Habibie lebih memilih mengembangkan pesawat komersial dan bermesin baling-baling daripada jet tempur. Alasannya pesawat komersial sangat dibutuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mesin baling-baling dianggap paling hemat.
"Tidak, kita hanya mau komersial. Nggak mau tempur, ngapain," katanya.
Dalam proyek ini, rencananya pemerintah Indonesia berkontribusi 20%, selebihnya oleh pemerintah dan BUMN strategis Korsel. Rencananya dari proyek ini akan diproduksi pesawat tempur KFX/IFX atau F-33 yang merupakan pesawat tempur generasi 4,5 masih di bawah generasi F-35 buatan AS yang sudah mencapai generasi 5. Namun kemampuan KFX/IFX ini sudah di atas pesawat tempur F-16.
"Lebih baik uang itu kasih saja sama PT DI," seru Habibie.
Pesawat KFX/IFX akan dibuat 250 unit, dari jumlah itu Indonesia akan mendapat 50 unit di 2020. Harga satu pesawat tempur ini sekitar US$ 70-80 juta per unit.
(hen/dnl)
Kita selalu galau menghadapi alutsista modern, shg ada ajakan utk membuat pesawat langsung kepencut he...........he...........tahunya kerjasama bodongan dan KPK hrs segera mengaudit sampai sejauh mana penggunaan uang negara dlm perjanjian tsb kalau yg membuat perjanjian yaitu Korsel wanprestasi hrs digugat melalui peradilan perdata Internasional serta dituntut utk mengembalikan uang tsb. Uangnya bisa utk dikembangkan di PT DI dlm pendanaan, termasuk dimasukkan Universitas2 yg mumpuni dan para pakar pesawat/orang2 kita yg bekerja di pabrik pesawat luar negeri utk dimintai saran/pendptnya. Indonesia pasti bisa...............