Bersamaan dengan pengunduran diri Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov, parlemen negara itu telah menggelar sidang istimewa untuk mencabut undang-undang anti-demonstran yang diadopsi kurang dua pekan lalu.
Undang-undang yang telah membatasi ruang gerak para pengunjuk rasa itu telah mengobarkan kemarahan para demonstran di Kiev, bahkan unjuk rasa merembet ke berbagai wilayah di timur Ukraina. Padahal, wilayah-wilayah itu merupakan basis para pendukung Presiden Viktor Yanukovych. Oleh sebab itu, Yanukovych dalam pembicaraan dengan Arseniy Yatsenyuk, pemimpin faksi oposisi di parlemen Ukraina, setuju untuk mencabut kembali undang-undang tersebut.
Selain itu, Presiden Ukranina juga siap mengampuni para demonstran yang ditangkap dalam protes selama ini jika para pengunjuk rasa bersedia menghentikan aksi mereka menyerang gedung-gedung pemerintah. Yanukovych juga menawarkan posisi sebagai perdana menteri Ukraina kepada Yatsenyuk, namun tidak diterima oleh pemimpin oposisi tersebut.
Sementara itu, Azarov mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri dengan tujuan mengurangi ketegangan di Ukraina. Ia mengatakan, "Saya telah mengambil keputusan pribadi untuk meminta presiden Ukraina menerima pengunduran diri saya dari jabatan perdana menteri dengan tujuan menciptakan kemungkinan tambahan untuk sebuah kompromi politik gunamenyelesaikan konflik secara damai"
Demonstrasi anti-pemerintah Ukraina meletus pada bulan-bulan terakhir tahun 2013 karena pemerintah menangguhkan penandatanganan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa. Sebagai gantinya, pemerintah Kiev menerima bantuan finansial dari Rusia.
Keputusan tersebut telah menyulut kemarahan oposisi pemerintah yang pro-Uni Eropa dan terjadilah demonstrasi besar-besaran di Kiev, ibukota Ukraina. Para pemrotes marah karena pemerintah menyerah terhadap tekanan Rusia dan menyimpang dari prioritas utama kebijakan luar negerinya. Kekerasan aparat keamanan terhadap demonstran juga menambah ketegangan di Ukraina. Sementara intervensi Uni Eropa dan Rusia semakin menambah konflik dan memperluas krisis di negara itu.
Presiden Ukraina yang mungkin tidak mengira keputusannya untuk menunda penandatanganan perjanjian dengan Uni Eropa itu akan menjadi seperti sekarang, terus berusaha mencegah supaya tidak terjadi kembali "revolusi warna" yang serupa dengan revolusi oranye pada tahun 2004 di Ukraina. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan konsesi kepada oposisi.
Menlu AS Bertemu Pemimpin Oposisi Ukraina
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry akan bertemu dengan para pemimpin oposisi Ukraina untuk pertama kalinya di Jerman, dalam upaya menunjukkan dukungan kepada para demonstran pro-demokrasi di Ukraina.
Di sela-sela pembukaan Konferensi Keamanan Munich akhir pekan ini, Kerry akan "memiliki kesempatan untuk melakukan pertemuan pertamanya dengan sejumlah tokoh dalam oposisi Ukraina" pada Sabtu, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Kamis (30/1)
Para pemimpin oposisi yang dijadwalkan hadir, yakni pemimpin Partai UDAR dan mantan juara tinju Vitali Klitschko serta politisi oposisi Arseniy Yatsenyuk.
Kerry juga diharapkan untuk bertemu dengan bintang pop Ruslana yang merupakan pemenang Kontes Menyanyi Eurovision Ukraina. Ruslana telah memberi semangat para pengunjuk rasa di Lapangan Kebebasan selama beberapa pekan terakhir dengan menggelar pertunjukan gratis.
"Kami optimistis bahwa dialog antara pemerintah dan oposisi mulai berbuah," kata pejabat AS kepada wartawan dalam konferensi pers melalui telepon, seperti dilaporkan AFP.
"Ada pertanyaan apakah mereka dapat bergerak untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional. Jadi mereka datang ke Munich di tengah-tengah perundingan proses ini mengenai apakah kekompakan politik mungkin dipandang sebagai kemajuan."
Pejabat itu berbicara tepat sebelum pesawat Kerry meninggalkan Pangkalan Angkatan Udara Andrews dalam persinggahan pertamanya ke Berlin sebagai bagian dari tiga hari kunjungan ke Jerman.
Perwakilan dari pemerintah Ukraina juga diharapkan untuk hadir di pembicaraan Munich, termasuk Menteri Luar Negeri Leonid Kozhara .
Dalam pertemuan bilateral yang dilakukan Kerry, AS juga akan "berbicara tentang bagaimana kita mendukung apa yang kita harapkan akan menjadi proses kembali ke demokrasi" di Ukraina, tambah pejabat AS tersebut.
Analis: AS Dukung Organisasi Neo Nazi di Ukraina
Jurnalis investigatif Wayne Madsen mengatakan para pejabat Amerika memuji partai oposisi dari Svoboda di Ukraina yang merupakan "organisasi neo-Nazi".
"Pemerintah Amerika mendukung neo-Nazi,...ironis, mereka yang neo-konservatif dan pro-Israel juga mendukung neo-Nazi yang menyebabkan sebagian besar pemerintah Ukraina ilegal, " kata analis politik ini kepada Press TV hari Selasa (25/2) .
Unsur yang paling kontroversial dari aliansi anti-pemerintah di Ukraina adalah Svoboda.
Kelompok ini adalah partai politik sayap kanan ekstrim yang tidak hanya memiliki perwakilan di parlemen, namun telah dijuluki oleh para kritikus sebagai sebuah organisasi neo-Nazi.
Pada tanggal 23 Februari, parlemen Ukraina menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych dan memilih Oleksandr Turchynov, ketua parlemen yang baru terpilih sebagai presiden interim.
Sebelumnya, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menandatangani kesepakatan dengan kelompok oposisi untuk membentuk pemerintahan baru demi mengakhiri krisis politik mematikan yang melanda negara itu selama tiga bulan terakhir.
Kesepakatan itu muncul setelah perundingan panjang antara Presiden Yanukovych, oposisi dan menteri negara anggota Uni Eropa dari Polandia, Jerman dan Perancis.
Protes dimulai sejak bulan November lalu, menyusul penolakan pemerintah untuk menandatangani kesepakatan perdagangan utama dengan Uni Eropa.
(sumber)
0 komentar:
Posting Komentar