Pangkalan militer AS di Okinawa, Jepang |
Setelah mendekati Indonesia dengan mengumbar janji akan memodernisasi TNI, kini AS mulai kembali melirik Filipina. Melalui Komandan Armada Pasifik, Laksamana Harry Harris, AS mengungkapkan niatnya untuk menambah dan memperluas kehadiran pasukannya di negara kepulauan itu dengan membangun kembali pangkalan militer AS.
Semua maklum, semakin gencarnya lobi dan kehadiran AS di Asia Tenggara merupakan bagian dari rencana AS untuk membangun "poros Asia". Rencana itu digalakkan menyusul nafsu AS untuk kian terlibat dalam ketegangan di kawasan Laut China Selatan yang terus meningkat setelah China mengklaim perariran yang dipersengketakan.
Namun rencana itu mendapat tentangan dari pemerintah Filipina. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, kesepakatan akhir (membangun pangkalan militer AS) ditangguhkan karena Manila bersikeras untuk mendapatkan akses ke seluruh fasilitas sementara AS. Dan di saat yang sama, menolak permintaan untuk mengizinkan AS mendirikan pangkalan di luar kamp Filipina.
"Masalahnya," lanjut sumber itu, "AS menginginkan kendali penuh termasuk mengibarkan bendera AS sendiri di daerah tertentu. Itu akan memicu tantangan konstitusional." Konstitusi Filipina membutuhkan perjanjian yang dibicarakan bersama AS sebelum AS dibolehkan menyiapkan fasilitas mandiri.
Menjelaskan status hukum saat ini yang terkait dengan kehadiran AS di negara itu, Ramon Casiple, direktur eksekutif Institute of Political and Electoral Reforms, mengatakan, "Terdapat sebuah kamp Amerika dalam pangkalan Filipina dan dikendalikan bersama oleh para komandan Amerika dan Filipina. Menurut teori, itu berarti seorang komandan Filipina dapat memasuki kamp AS setiap saat. Kenyataannya, prajurit AS tidak membiarkan siapa pun memasuki kamp AS tanpa seizin komandan kamp AS."
Casiple mengatakan, salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah Filipina mendirikan pangkalan di Subic Bay, yang akan digunakan AS. Subic Bay, bekas pangkalan angkatan laut AS yang menghadap Laut Cina Selatan. ditinggalkan AS pada 1992 setelah Filipina menuntut dibuatnya perjanjian formal atas pangkalan itu. Poin yang mencuat saat itu adalah tuntutan Manila untuk menghukun personil AS atas kejahatan serius seperti pemerkosaan dan pembunuhan warga Filipina.
Sumber :islamtimes.org
0 komentar:
Posting Komentar