 |
| (photo: Pirate busters. Reuters) |
Singapura batal mengikuti Patroli Terkoordinasi (Patkor) Indonesia-Singapura (Indosin) ke-87 di Selat Malaka. Gugus Keamanan Laut Armada Kawasan Barat (Guskamlabar) telah menggelar operasi itu sesuai jadwal, 17 Februari 2014, tanpa unsur Angkatan Laut Singapura.
Biasanya kegiatan tahunan ini bekerja sama dengan Singapura. Jalinan kerja sama ini telah dilakukan bertahun-tahun. Setiap tahun kegiatan patroli terkoordinasi itu digelar dua kali atau selama dua periode.
Target operasi Indosin terkait kejadian kejahatan ataupun kecelakaan di Selat Malaka atau perbatasan perairan Indonesia-Singapura, seperti Selat Philips, Selat Singapura, dan Selat Malaka.
Komandan Gugus Keamanan Laut Kawasan Barat, Laksamana Pertama Harjo Susmoro, menepis kabar batalnya Singapura bergabung karena alasan hangatnya polemik penamaan (KRI) Usman Harun, yang membuat pemerintah Singapura meradang.
“Terkait Usman Harun sangat kecil kaitan” ujar Harjo kepada Tribun di Batam, Kamis (20/2/2014). “Hanya Tuhan yang tahu,” imbuh jenderal kelahiran Tegal, Jawa Tengah tahun 1965 itu.
Singapura beralasan tidak bisa mengikuti operasi dengan alasan tengah banyak kegiatan dan minta diundur pada Maret 2014. Namun pihak Guskamlabar tak menyanggupi karena memiliki agenda di bulan itu. Padahal kesepakatan sudah terjadi pada 17, 18, 19 Februari 2014 untuk dilakukan evaluasi terkait Indosin tahun sebelumnya.
“Jadi bukan batal, tapi Singapura minta undur dan kita tidak bisa. Artinya ada tidaknya Singapura kita tetap jalan. Namanya operasi rutin. Dan tidak ada pengaruh. Lagi pula operasi ini bisa digelar sepanjang waktu karena waktunya 360 hari,” ujar jenderal bintang satu yang bertugas menggantikan Laksamana Pertama TNI Arusukmono Indra Sucahyo.
Ketidakikutsertaan Singapura itu disampaikan Komandan Maritime Security Task Force (MSTF) Singapore kepadanya melalui aplikasi WhatsApp. Harjo kemudian membacakan isi pesan perwira berpangkat kolonel itu, bahwa Singapura meminta mundur jadwal Indosin dari 17 Februari ke tanggal 28 Maret 2014 karena banyak kegiatan.
Harjo menyebutkan pada bulan Maret TNI AL mempersiapkan kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2014 yang akan berlangsung di Batam, mulai Maret-April 2014. “Jadi kita tidak bisa memenuhi permintaannya karena Maret itu kita persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo,” ujar Harjo.
Harjo mengakui selama ini kegiatan tersebut digelar antara dua negara bertetangga, Singapura dan Indonesia. Tujuan operasi, selain menjalin kerja sama dalam penanganan keamanan di Selat Malaka.
Dalam operasi itu, rencananya Guskamlabar mengerahkan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) serta sekitar 270 personel. Sejauh ini antara Indonesia dan Singapura memang saling memiliki kepentingan dan ketergantungan, terutama dalam soal pengamanan Selat Malaka.
Indonesia tidak merugi dengan tidak ikutnya Singapura. “Yang rugi itu Singapura. Kepentingan mereka untuk keamanan perairan selat Malaka itu lebih besar dampaknya kepada Singapura,” kata dia. Kendati demikian, Indonesia juga memiliki kepentingan manakala dalam menindak pelaku kejahatan di laut yang kabur ke wilayah perairan Singapura.
Apalagi peralatan dan kecanggihan Singapura memang lebih baik dari Indonesia. Singapura memiliki peralatan canggih untuk menyebarkan semua kejadian yang berada di laut.
“Mereka punya pusat informasi. Kita belum miliki lembaga yang fokus mengurus itu,” kata dia. Sehingga, lanjutnya, dengan peralatan yang canggih tersebut, Singapura dengan mudah mengirim informasi ke kapal-kapal internasional yang berlayar di Selat Malaka.
“Jadi kapal-kapal pun sering ngasih info soal kejadian di laut ke mereka (Singapura),” ucap Harjo.
Harjo meminta tidak dikait-kaitkan tidak bergabungnya Singapura dalam operasi tersebut. Pasalnya, selama ini kerja sama TNI AL dengan angkatan laut Singapura, tidak itu saja, namun ada sekitar 30 kegiatan. (Tribun Batam /Muhammad Zuhri).
0 komentar:
Posting Komentar