Tentara Rusia (RT) |
Menurut direktur Institute of Political Studies, Sergei Markov, krisis saat ini bukan tentang Crimea, melainkan hak warga berbahasa Rusia di seluruh Ukraina yang ingin dilindungi Kremlin dari tindak kekerasan dan diskriminasi. "Rusia tidak ingin melakukan intervensi militer di Crimea dan tidak ingin mengambil Crimea dari Ukraina," tegasnya.
Bersamaan dengan itu, ia mengajukan solusi politik untuk krisis tersebut. Pertama, menciptakan pemerintahan koalisi di Kiev yang terdiri dari semua pihak, termasuk dari timur dan selatan negara itu. "Pemerintah saat ini didominasi ekstremis anti-Rusia asal Ukraina barat," kata Markov.
Kedua, Ukraina perlu merancang konstitusi demokratis yang menjamin populasi Ukraina berbahasa Rusia yang akan memberikan status resmi pada bahasa Rusia dan menetapkan prinsip federalisme. Ketiga, pemilihan presiden dan parlemen harus segera digelar.
"Pengamat pemilu independen harus memainkan peran aktif dalam memastikan bahwa pemilu itu bebas dan adil," imbau Markov. Ini mengingat akan adanya bahaya nyata bahwa pemilu itu akan dimanipulasi kalangan militan neo-Nazi yang secara de facto merebut kekuasaan melalui kudeta, imbuhnya.
"Jika solusi demokratis dan damai terhadap krisis Ukraina ini ditolak pasukan oposisi yang telah merebut kekuasaan di Kiev, saya khawatir, Rusia tak punya pilihan kecuali kembali pada cara-cara militer," ujarnya. Jika ingin menghindari perang, lanjutnya, para pemimpin junta ekstrimis itu harus mengadopsi dan mematuhi proposal damai dan demokratis pihak Moskow
0 komentar:
Posting Komentar