Jakarta
– Kementerian Pertahanan membantah kontrak pembelian kapal perusak
kawal rudal dengan galangan Damen Schelde Belanda merugikan PT PAL yang hanya kebagian nilai proyek 3 persen dari kesepakatan pengerjaan 25 persen di Indonesia dari kontrak 220 juta dollar AS.
Sekretaris
Jendral Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto seusai pertemuan General
Border Committee RI-Malaysia di Jakarta, Kamis (20/12), menjelaskan,
pihaknya mengirim 250 teknisi PT PAL ke Belanda untuk ikut dalam
pembuatan kapal PKR tersebut.
“Tidak bisa dihitung dari nilai
uang yang diterima PT PAL sebesar 3 persen dari 220 juta dollar AS. PT
PAL dengan 250 teknisinya juga terlibat dalam pembangunan kapal di
Belanda. Itu nilainya besar, tidak bisa dihitung semata dari pengerjaan
berapa dollar AS di Surabaya.” Kata Eris.
Dia
mengatakan pemilihan galangan Damen Schelde sesuai prosedur. Damen
Schelde mengalahkan Rosoboron dari Rusia dan Orizonte dari Italia.
Sekjet Kemhan mengakui, dengan nilai anggaran 220 juta dollar AS baru
bisa membeli kapal sebagai platform dan meriam permukaan sehingga belum
dilengkapi peluncur rudal dan tabung torpedo.
Anggota Komisi I
DPR, Tubagus Hasanudin, mengkritik pembelian kapal perang kawal rudal
(PKR) dari Damen Schelde yang menurut dia penuh keganjilan. “Kapal
sejenis dengan harga 220 juta dollar AS dari Orizonte sudah dilengkapi
peluncur rudal dan torpedo. Italia juga setuju 100 persen membangun
kapal PKR tersebut di galangan PT PAL Surabaya sehingga transfer
teknologi lebih besar skalanya yang diterima Indonesia, “ kata
Hasanudin.
PKR yang dipesan Tanpa Persenjataan
Kementerian
Pertahanan membeli kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) tanpa
dilengkapi dengan peluncur rudal dari galangan kapal Damen Schelde
Belanda. Pembelian kontrak pertama dan dilanjutkan dengan kontrak kedua
memang tidak dilengkapi peluncur rudal dan torpedo karena faktor
keterbatasan anggaran, dan pengadaan alutsista berlanjut dianggarkan
pada periode berikutnya, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro.
Beberapa pengamat militer sempat
mempertanyakan transparansi pembelian PKR yang dibuat oleh galangan
kapal Damen Schelde dan PT PAL tersebut, karena menurutnya harga
pembelian PKR ini cukup mahal namun tanpa persenjataan. Bahkan pembelian
ini dibandingkan-bandingkan dengan penawaran kapal korvet dari Italia
sebelumnya dengan harga yang hampir sama namun sudah termasuk
persenjataannya.
Namun Menhan membantah jika penawaran kapal
korvet dari Italia lebih murah, karena Indonesia juga ditawari termasuk
"bonus" hibah 2 fregat bekas kelas Mistral dan membutuhkan biaya
perbaikan yang besar.
Di kesempatan lain, Panglima TNI, Laksamana
Agus Suhartono mengatakan program alutsista sampai 2024 diupayakan
bertahap, khususnya pemenuhan untuk tahun 2010-2014 sebesar 40 persen
atau sekitar Rp 150 triliun. Sebagian sudah dipenuhi dan mudah-mudahan
bisa tercapai MEF (Minimum Essential Force), ujarnya.
sumber
0 komentar:
Posting Komentar