 |
Parlemen Crimea, wilayah Ukraina berpenduduk mayoritas etnis Rusia, Selasa (11/3/2014), mendeklarasikan kemerdekaan Crimea menjelang referendum yang akan digelar pada 16 Maret mendatang.
Deklarasi kemerdekaan itu muncul sebagai upaya terbaru Crimea untuk memperkuat dasar hukum untuk menggelar referendum, yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Pemerintah Kiev.
Teks deklarasi kemerdekaan yang dipublikasikan di situs resmi parlemen Crimea mengklaim bahwa deklarasi itu sejalan dengan hukum internasional.
Parlemen Crimea secara khusus mengutip keputusan Mahkamah Internasional pada 2010 yang memutuskan Kosovo memiliki hak untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia.
Saat itu, keputusan Mahkamah Internasional memicu reaksi keras para pemimpin dunia, termasuk Rusia. Kremlin menganggap kemerdekaan Kosovo mengancam akan merusak tatanan hukum internasional.
Sebelumnya, parlemen Ukraina meminta parlemen Crimea untuk membatalkan rencana menggelar referendum atau parlemen regional akan dibubarkan.
Deklarasi kemerdekaan itu muncul sebagai upaya terbaru Crimea untuk memperkuat dasar hukum untuk menggelar referendum, yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Pemerintah Kiev.
Teks deklarasi kemerdekaan yang dipublikasikan di situs resmi parlemen Crimea mengklaim bahwa deklarasi itu sejalan dengan hukum internasional.
Parlemen Crimea secara khusus mengutip keputusan Mahkamah Internasional pada 2010 yang memutuskan Kosovo memiliki hak untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia.
Saat itu, keputusan Mahkamah Internasional memicu reaksi keras para pemimpin dunia, termasuk Rusia. Kremlin menganggap kemerdekaan Kosovo mengancam akan merusak tatanan hukum internasional.
Sebelumnya, parlemen Ukraina meminta parlemen Crimea untuk membatalkan rencana menggelar referendum atau parlemen regional akan dibubarkan.
(TGR/IRIB Indonesia) theglobal-review
0 komentar:
Posting Komentar