Rencana pemerintah membentuk cyber army semakin bulat, untuk menangkis segala serangan cyber yang setiap saat bisa mengganggu pertahanan kedaulatan RI. Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, jika nantinya terbentuk, tim cyber army ini memiliki dua kekuatan mendasar untuk menjaga kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni menyerang dan bertahan dalam dunia cyber.
Menurutnya, cyber army ini juga memiliki tugas khusus untuk menelusuri siapa saja yang mencoba mengoyak cyber di Tanah Air, dan menguak motif penyerangan tersebut. "Potensi gangguan saat ini sudah ada, tapi kadang-kadang tidak kita rasakan," kata Purnomo Yusgiantoro di Makodam VII/Wirabuana, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 25 September 2013.
Di Makodam VII/Wirabuana, Purnomo Yusgiantoro juga sempat melakukan tatap muka dengan seluruh perwira TNI di Manunggal Mini Kodam. Dalam kesempatan itu, Menhan memberikan pembekalan kepada seluruh perwira TNI dalam menyambut Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.
"Saya ingin prajurit kita netral. Kita memang perlu tahu politik negara, tapi tidak perlu ke politik praktis," akunya dihadapan sejumlah wartawan. Ditambahkannya, politik praktis bukan menjadi domain bagi prajurit TNI. Kalau pun nantinya ada yang terbukti, tentu akan ada konsekuensinya. "Konsekuensi itu sudah diketahui dari jajaran atas hingga ke bawah. Semua sudah tahu," bebernya.
Menurutnya, cyber army ini juga memiliki tugas khusus untuk menelusuri siapa saja yang mencoba mengoyak cyber di Tanah Air, dan menguak motif penyerangan tersebut. "Potensi gangguan saat ini sudah ada, tapi kadang-kadang tidak kita rasakan," kata Purnomo Yusgiantoro di Makodam VII/Wirabuana, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 25 September 2013.
Di Makodam VII/Wirabuana, Purnomo Yusgiantoro juga sempat melakukan tatap muka dengan seluruh perwira TNI di Manunggal Mini Kodam. Dalam kesempatan itu, Menhan memberikan pembekalan kepada seluruh perwira TNI dalam menyambut Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.
"Saya ingin prajurit kita netral. Kita memang perlu tahu politik negara, tapi tidak perlu ke politik praktis," akunya dihadapan sejumlah wartawan. Ditambahkannya, politik praktis bukan menjadi domain bagi prajurit TNI. Kalau pun nantinya ada yang terbukti, tentu akan ada konsekuensinya. "Konsekuensi itu sudah diketahui dari jajaran atas hingga ke bawah. Semua sudah tahu," bebernya.
indonesiabim.blogspot.com
0 komentar:
Posting Komentar