Dana Tambahan Kementrian Pertahanan Rp 13 Triliun

Rapat Kabinet Presiden Jokowi

Jakarta – Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan defisit dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan pinjaman atau utang.

Kondisi ini bertolak belakang dengan janji Jokowi-JK di masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, di mana pasangan ini berjanji menyetop utang luar negeri. Namun kenyataannya, tahun ini pemerintah mencari utang Rp 280,9 triliun.

Wakil Ketua I Banggar DPR Said Abdullah menuturkan, utang asing maupun dalam negeri masih menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran pemerintahan kabinet kerja Jokowi-JK.

Pinjaman luar negeri (bruto) tahun ini Rp 48 triliun. Terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 7 triliun, pinjaman proyek Rp 41 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp 64 triliun dan penerusan pinjaman ke BUMN atau pemda Rp 4,4 triliun.

“Untuk pinjaman proyek pemerintah pusat Rp 36 triliun dan pinjaman kementerian negara/lembaga sebesar Rp 33 triliun,” kata Said di Jakarta, Jumat (13/2).

Dari pinjaman proyek kepada kementerian negara/lembaga, Kementerian Pertahanan mendapat paling banyak. Kementerian yang dipimpin Ryamizar Ryacudu kecipratan anggaran dari utang sebesar Rp 13 triliun.

Selain dari luar negeri, pemerintahan Jokowi-JK juga mencari utang dalam negeri yang tahun ini ditetapkan hanya sebesar Rp 2 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang dalam negeri sebesar Rp 309,4 miliar. (Merdeka.com).